Pemerintah Perlu Diversifikasi Pasokan Energi

Jakarta – Indonesia dinilai perlu mempercepat diversifikasi pasokan energi untuk menjaga ketahanan nasional di tengah gejolak geopolitik global dan fluktuasi harga minyak dunia. 

Pakar hubungan internasional sekaligus Research Fellow Rajaratnam School of International Studies, Iis Gindarsah, menilai penguatan ketahanan ekonomi perlu dilakukan melalui diversifikasi mekanisme pembayaran serta sumber pasokan energi dan pangan di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global.

Menurut dia, langkah tersebut penting guna mengurangi ketergantungan terhadap sistem keuangan dan rantai pasok global yang rentan terganggu akibat konflik maupun sanksi ekonomi.

“Intinya, kita perlu banyak diversifikasi mekanisme pembayaran, diversifikasi sumber komoditas energi atau pangan,” kata Gindarsah, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta.

Ia menambahkan, meski pemerintah telah mendorong peningkatan kapasitas produksi dalam negeri sebagai strategi jangka panjang, kebutuhan impor sejumlah komoditas masih menjadi tantangan yang perlu diantisipasi melalui langkah cepat dan fleksibel.

Sementara itu, pemerintah menyatakan telah melakukan diversifikasi sumber energi guna menjaga ketahanan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di tengah ketegangan geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah telah mencari sumber pasokan energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan impor dari Timur Tengah.

“Dari total kebutuhan kita (BBM) yang dari Middle East, itu kurang lebih sekitar 20 persen,” ujar Bahlil.

Ia menegaskan pemerintah bergerak cepat mencari sumber pasokan baru atas arahan Presiden guna mengantisipasi gangguan distribusi energi global.

“Ketika terjadi ketegangan di Timur Tengah, pemerintah atas arahan Bapak Presiden, untuk mencari sumber-sumber pasokan lain untuk mengganti yang dari Middle East. Dan Alhamdulillah, sudah dapat,” katanya.

Selain diversifikasi impor, pemerintah juga memperkuat produksi energi domestik melalui pengembangan kilang dan percepatan energi alternatif berbasis biodiesel.

Butuh Dukungan

Secara terpisah, Board of Experts Prasasti, yang juga pakar energi, Arcandra Tahar menilai diplomasi energi menjadi instrumen vital dalam menjaga ketahanan nasional, sebagaimana yang terjadi di tengah gejolak geopolitik di kawasan Teluk Arab.

"Diplomasi energi merupakan pintu pembuka bagi keamanan energi suatu negara. Melalui hubungan antarpemerintah atau government-to-government diplomacy, Indonesia dapat membangun aliansi politik tingkat tinggi yang memungkinkan akses langsung terhadap aset energi strategis di berbagai negara," ujar Arcandra di Jakarta.

Menurutnya, sebagian sumber daya energi terutama di kawasan Timur Tengah seringkali membutuhkan dukungan hubungan antarnegara untuk dapat diakses secara optimal.

Dalam situasi seperti ini, hubungan antarnegara menjadi faktor penting untuk membuka peluang kerja sama sekaligus memberikan kepastian politik bagi investasi energi di luar negeri.