Perempuan Benteng Ketahanan Keluarga Hadapi Tekanan Ekonomi Digital dan Risiko Ruang Siber Anak

JAKARTA – Perempuan Indonesia menghadapi beban ganda di era digital. Di satu sisi, mereka menjadi tumpuan pengasuhan, pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan pelindung dari konten negatif. Di sisi lain, semakin banyak perempuan menopang ekonomi rumah tangga lewat UMKM.

Namun transformasi digital tak selalu menguntungkan. Pelaku UMKM perempuan kini terbebani biaya admin, komisi platform e-commerce, dan layanan digital yang mengikis margin usaha kecil. Bersamaan dengan itu, keluarga menghadapi ancaman meningkatnya paparan anak pada konten negatif, kekerasan seksual berbasis digital, dan penggunaan media sosial yang tidak bijak.

Isu ini mengemuka dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Aliansi Perempuan Peduli Indonesia (Alppind) di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (8/5). Rakernas Alppind 2026 mengusung tema “Penguatan Peran Perempuan dalam Membangun Ketahanan Keluarga dan Bangsa di Era Digital.”

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, selaku keynote speaker yang membuka Rakernas, menegaskan peran vital perempuan dalam menjaga ketahanan keluarga dan bangsa.

> “Perempuan berperan besar dalam menjaga kesehatan keluarga, pendidikan anak, hingga menopang perekonomian keluarga. Alppind bisa menjadi ruang untuk kolaborasi dan sinergi,” ujar Arifah.

Ia menekankan perempuan bukan minoritas dalam pembangunan. Data BPS mencatat perempuan hampir separuh populasi Indonesia. Karena itu, peningkatan kapasitas perempuan di era digital jadi agenda kunci menuju Indonesia ramah perempuan dan anak.

> “Dengan peningkatan kapasitas diri perempuan di era digital ini, kita bisa mewujudkan Indonesia sebagai ruang bersama yang ramah anak dan perempuan,” katanya.

Literasi digital perempuan makin mendesak. Data APJII menyebut pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang dengan penetrasi 79,5%. Aktivitas media sosial juga jadi bagian hidup keluarga, termasuk anak dan remaja. Kondisi ini menempatkan ibu di garda depan menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif.

> “Keluarga dan masyarakat diharapkan aktif menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif bagi anak serta perempuan. Khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak di era digital, terutama pencegahan kekerasan seksual dan penggunaan media sosial yang tidak bijak,” tegas Menteri PPPA.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi. Data SIMFONI PPA mencatat lebih dari 35 ribu perempuan dan anak jadi korban kekerasan sepanjang 2025. Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS, yang mengatur perlindungan anak di ruang digital.

Rakernas Alppind juga menyoroti pemberdayaan ekonomi perempuan. Data Kemenko PMK menyebut sekitar 64% UMKM di Indonesia dikelola perempuan. Artinya, perempuan berkontribusi besar pada ketahanan ekonomi keluarga dan nasional.

Namun pertumbuhan ekonomi digital membawa tantangan baru. Kementerian UMKM sebelumnya menerima banyak keluhan soal biaya admin dan komisi platform e-commerce yang membebani UMKM. Ini menunjukkan literasi digital perempuan tak cukup sebatas pakai gawai atau medsos, tapi harus mencakup ekonomi platform, pemasaran digital, keamanan transaksi, dan perlindungan usaha kecil.

Ketua Presidium Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia, Dr. Iin Kendedes, http://M.Pd, mengapresiasi Rakernas Alppind. Alppind adalah satu dari 40 ormas Islam perempuan di BMIWI.

> “Untuk keluarga yang maju, kita harus membangun ketahanan keluarga yang kuat di era digital ini. Keluarga tangguh muncul dari wanita yang tangguh sebagai pendidik anak untuk kemajuan bangsa. Kita perlu perempuan yang berdaya dan anak yang terlindungi menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Iin.

Menurutnya, perempuan harus adaptif pada teknologi. Perempuan tidak boleh hanya jadi pengguna, tapi subjek yang memanfaatkan teknologi untuk pendidikan, ekonomi, perlindungan anak, dan kemajuan bangsa.

Ketua Umum Alppind, DR. (HC) Atifah Hasan, Lc., menyebut Rakernas 2026 strategis untuk menyusun dan memperkuat program organisasi di tengah perubahan sosial dan transformasi digital.

> “Perempuan memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, mental, dan ancaman digital sehingga perlu terus diperkuat sebagai tiang peradaban bangsa,” kata Atifah.

Alppind ingin jadi bagian solusi atas persoalan masyarakat: ketahanan ekonomi keluarga, kesehatan, literasi digital, perlindungan anak, hingga penguatan kapasitas perempuan.

> “Alppind diharapkan menjadi salah satu agen perubahan dengan memperkuat kapasitas perempuan di era digital sebagai solusi untuk berbagai permasalahan dalam masyarakat, termasuk masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan keluarga,” ujarnya.

Ketua Panitia Rakernas, Hani Hendayani, SE, melaporkan Rakernas berlangsung 8–10 Mei 2026 dan dihadiri 24 perwakilan dari 32 delegasi pengurus daerah Alppind.

> “Kami sangat mengapresiasi kehadiran perwakilan pengurus daerah yang telah berupaya hadir dalam acara penting ini,” kata Hani.

Lewat Rakernas 2026, Alppind mendorong program kerja yang konkret dan berdampak, terutama literasi digital keluarga, perlindungan perempuan dan anak, penguatan UMKM perempuan, kesehatan keluarga, serta kolaborasi lintas sektor.

Alppind menilai ketahanan keluarga di era digital tak bisa hanya lewat pendekatan moral dan pengasuhan. Harus diperkuat dengan literasi teknologi, ketahanan ekonomi, perlindungan anak, serta kebijakan digital yang adil bagi usaha kecil dan perempuan.