Negara-Negara Kecil Bisa Jadi Penentu Nasib Infantino di Tengah Krisis Kepemimpinan FIFA

MELBOURNE – Masa depan Gianni Infantino sebagai Presiden FIFA kini berada di persimpangan. Di tengah gelombang kritik dari konfederasi-konfederasi besar sepak bola dunia, peluang Infantino mempertahankan jabatannya justru diyakini bergantung pada dukungan negara-negara kecil yang selama ini memperoleh manfaat besar dari program pendanaan FIFA.

Infantino menghadapi krisis terbesar sepanjang hampir satu dekade kepemimpinannya setelah UEFA dan CONCACAF menyatakan tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap kepemimpinannya. Pemicu utama adalah gagalnya rencana FIFA menggandeng perusahaan ekuitas swasta dalam pengelolaan aspek komersial Piala Dunia.

Meski telah mengonfirmasi akan kembali mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat pada Kongres FIFA tahun depan, tekanan terhadap pria asal Swiss berusia 56 tahun itu diperkirakan tidak akan menunggu hingga proses pemilihan berlangsung.

Federasi Sepak Bola Wales menjadi asosiasi nasional pertama yang secara resmi mencabut dukungan terhadap Infantino. Sementara itu, UEFA mengonfirmasi telah mengirim surat kepada sang presiden FIFA dan tengah mempertimbangkan langkah hukum terkait proposal penjualan saham tersebut.

Berdasarkan Statuta FIFA, lawan-lawan politik Infantino dapat mengajukan Kongres Luar Biasa (Extraordinary Congress) apabila sedikitnya 20 persen dari 211 asosiasi anggota FIFA mengajukan permintaan tertulis.

Jika syarat itu terpenuhi, kongres harus digelar dalam waktu tiga bulan. Forum tersebut dapat membuka jalan bagi munculnya kandidat baru sekaligus pemungutan suara untuk menentukan apakah Infantino masih layak memimpin organisasi sepak bola terbesar di dunia.

Dengan 55 anggota, UEFA sebenarnya mampu memicu penyelenggaraan Kongres Luar Biasa apabila seluruh anggotanya bersatu. Namun, menggulingkan Infantino tetap bukan perkara mudah karena setiap negara anggota FIFA memiliki hak suara yang sama, tanpa memandang ukuran, prestasi, maupun kekuatan finansial sepak bolanya.

Kondisi tersebut membuat negara-negara kecil seperti Bhutan maupun Vanuatu berpotensi memegang peranan penting dalam menentukan arah kepemimpinan FIFA.

Selama siklus Piala Dunia 2023-2026, setiap asosiasi anggota FIFA berhak memperoleh dana pengembangan hingga 3 juta dolar AS, meningkat 1 juta dolar dibandingkan siklus sebelumnya.

Bagi negara-negara sepak bola mapan seperti Prancis, Spanyol, atau Inggris, angka tersebut mungkin tidak terlalu signifikan. Namun bagi negara berkembang, dana itu menjadi sumber utama pembangunan infrastruktur, pembinaan pemain muda, hingga penyelenggaraan kompetisi domestik.

Karena itu, banyak asosiasi dari Asia, Afrika, Karibia, dan Pasifik tetap memberikan dukungan kepada kepemimpinan Infantino yang dinilai telah memperluas akses pendanaan bagi mereka.

Salah satu contoh paling menonjol adalah Vanuatu, yang kini berada di peringkat 160 dunia.

Ketua Federasi Sepak Bola Vanuatu, Lambert Maltock, bahkan duduk sebagai salah satu dari delapan wakil presiden dalam Dewan FIFA.

FIFA juga menggelontorkan dana pembangunan sebesar 4,15 juta dolar AS untuk membantu pembangunan stadion berkapasitas 6.500 penonton di ibu kota Port Vila yang selesai dibangun pada 2022.

Bek Brian Kaltak, yang menjadi pemain profesional pertama dari Vanuatu, menilai kepemimpinan Infantino telah membawa perubahan besar bagi negara-negara berkembang.

"Pertama-tama, dia memberikan kesempatan kepada presiden federasi kami untuk menjadi bagian dari FIFA. Melalui berbagai proyek pengembangan, dia berusaha memajukan sepak bola, bukan hanya di Vanuatu tetapi juga di banyak negara berkembang," ujar Kaltak.

Menurut pemain yang kini membela klub Australia Perth Glory itu, kebijakan Infantino juga membuka peluang lebih besar bagi negara-negara kecil untuk berkembang dan tampil di level internasional.

Di sisi lain, para pengkritik menilai skema pendanaan FIFA juga menciptakan hubungan politik yang menguntungkan petahana.

Mereka berpendapat bahwa bantuan finansial yang mengalir ke berbagai asosiasi anggota membuat banyak negara enggan menentang kepemimpinan Presiden FIFA, sehingga menyulitkan terbentuknya koalisi yang cukup kuat untuk menggulingkan seorang petahana.

Situasi inilah yang membuat pertarungan politik di tubuh FIFA tidak hanya ditentukan oleh negara-negara elite sepak bola, tetapi juga oleh ratusan asosiasi kecil yang memiliki hak suara setara dalam menentukan masa depan organisasi tersebut.