Perkuat Sinergi Data untuk Ketahanan Energi

Dengan kolaborasi antarlembaga, pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dapat dioptimalkan, risiko operasional dapat diminimalkan, dan kemandirian energi diperkuat.

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat kolaborasi pemanfaatan data cuaca dan maritim guna mendukung ketahanan energi nasional, sekaligus mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Seperti dikutip dari Antara, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Komersialisasi dan Transportasi Migas, Satya Hangga Yudha Widya Putra, menekankan pentingnya sinkronisasi data lintas lembaga untuk meningkatkan efisiensi sektor energi dan mempercepat transisi menuju energi bersih.

"Kolaborasi ini untuk memberikan dukungan data yang akurat bagi kontraktor kontrak kerja sama, mempercepat transisi energi, serta menjaga kedaulatan energi nasional melalui penggunaan data Merah Putih," ujarnya di Jakarta, Selasa (5/5).

Ia menjelaskan, data meteorologi dan maritim dari BMKG seperti potensi radiasi matahari, kecepatan angin, curah hujan, gelombang laut, hingga aktivitas petir sangat penting untuk mendukung operasional sektor energi, termasuk dalam perencanaan dan pengembangan pembangkit energi baru terbarukan.

Dalam konteks ini, pengembangan PLTS menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Indonesia dinilai memiliki potensi energi surya yang besar dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Pemerintah menargetkan kapasitas PLTS mencapai 100 gigawatt (GW) dalam 2–3 tahun ke depan, meningkat tajam dari kapasitas saat ini yang masih sekitar 1,5 GW. Selain itu, program dedieselisasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) juga terus didorong dengan mengganti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi PLTS yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Upaya ini diharapkan tidak hanya menekan biaya energi, tetapi juga memperluas akses listrik bagi masyarakat di daerah terpencil.

Di sisi lain, pemerintah juga terus memperkuat kemandirian energi melalui kebijakan biodiesel. "Campuran fatty acid methyl ester (FAME) yang saat ini berada di level 40 persen (B40) direncanakan naik menjadi 50 persen (B50) pada 1 Juli 2026," kata Hangga.

Selain itu, untuk menekan defisit LPG, pemerintah mendorong pengalihan penggunaan LPG 3 kg ke compressed natural gas (CNG) secara bertahap, mengingat Indonesia memiliki potensi gas domestik yang cukup besar.

Infrastruktur Penunjang

Dari sisi kebijakan, Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai momentum lonjakan harga energi global akibat konflik geopolitik perlu dimanfaatkan untuk mempercepat investasi energi terbarukan, termasuk PLTS.

“Pemerintah dapat memaksimalkan momentum krisis energi akibat perang Iran kali ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang distribusi energi ke masyarakat,” demikian rekomendasi CORE.

CORE juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada LPG impor. Hingga saat ini, realisasi jargas masih terbatas, sehingga perlu didorong agar lebih masif.

Namun demikian, pengembangan PLTS dinilai sebagai langkah paling strategis dalam jangka panjang. Dengan dukungan teknologi, data cuaca yang presisi, serta kebijakan yang konsisten, PLTS berpotensi menjadi tulang punggung sistem energi nasional.

Kombinasi antara kolaborasi data, percepatan investasi, dan transformasi energi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah tekanan global, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.