Biayai LRT dan RSUD, Pemprov DKI Siapkan Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penerbitan Obligasi Daerah senilai Rp3,5 triliun pada Juni 2027 yang bertepatan dengan peringatan lima abad Kota Jakarta. Instrumen pembiayaan tersebut disiapkan sebagai alternatif pendanaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Ibu Kota.

Rencana penerbitan Obligasi Daerah disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat membuka kegiatan Capacity Building Penerbitan Obligasi Daerah di Tribrata Hotel & Convention Center, Jalan Darmawangsa Raya, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026). Menurutnya, skema pembiayaan tersebut telah diusulkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2027.

"Rencana penerbitan Obligasi Daerah ini telah diusulkan dalam KUA-PPAS APBD Tahun 2027. Obligasi tersebut akan menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan daerah untuk mendukung berbagai proyek pelayanan publik," ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Pramono menjelaskan Obligasi Daerah nantinya akan memiliki tenor maksimal tujuh tahun. Sementara besaran kupon akan ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan saat penerbitan agar pembiayaan tetap efisien, kompetitif, dan menarik bagi investor.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Daerah akan difokuskan untuk mendukung sejumlah proyek strategis di Jakarta. Beberapa di antaranya meliputi pembangunan LRT Fase 1C rute Manggarai–Dukuh Atas, rumah sakit umum daerah (RSUD), unit sekolah baru, embung dan polder untuk pengendalian banjir, hingga pembangunan rumah susun.

Dalam mempersiapkan penerbitan Obligasi Daerah, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Pemerintah provinsi telah mengajukan permohonan dukungan pada 12 Juni 2026 yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 10 Juli 2026.

Selain itu, proses persiapan juga mendapat pendampingan dari berbagai kementerian dan lembaga. Sebagai bagian dari tahapan tersebut, Pemprov DKI Jakarta menggelar kegiatan Capacity Building mengenai pembiayaan kreatif pada 20–21 Juli 2026 yang melibatkan DPRD DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), World Bank, UNDP, serta sejumlah mitra pembangunan lainnya.

"Melalui capacity building ini, kami ingin memastikan seluruh proses persiapan berjalan dengan matang sehingga penerbitan Obligasi Daerah menjadi instrumen pembiayaan yang kredibel, akuntabel, serta mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jakarta," kata Pramono Anung.

Dukungan terhadap rencana tersebut juga datang dari DPRD Provinsi DKI Jakarta. Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menilai penerbitan Obligasi Daerah menjadi langkah strategis untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"DPRD DKI Jakarta menyambut baik upaya pemerintah mencari alternatif pendanaan di luar Pendapatan Asli Daerah. Ini merupakan terobosan penting bagi Jakarta. Kami siap mendorong penyusunan regulasi yang diperlukan agar Obligasi Daerah maupun skema pembiayaan kreatif lainnya dapat berjalan secara berkelanjutan serta menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin.

Pemprov DKI Jakarta berharap penerbitan Obligasi Daerah dapat menjadi instrumen pembiayaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Kehadiran skema ini juga diharapkan mampu mempercepat realisasi berbagai proyek strategis sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik menjelang peringatan 500 tahun Kota Jakarta pada 2027.