Saat Pengusaha Muda Digembleng Bela Negara untuk Hadapi Krisis dan Disrupsi

Dingin pagi di Hambalang belum sepenuhnya hilang ketika derap langkah puluhan peserta mulai terdengar dari barak-barak sederhana. Namun, yang sedang berlangsung di kawasan ini bukan sekadar pelatihan fisik atau kegiatan komunitas biasa.

Di tengah meningkatnya ancaman non-militer seperti disinformasi, radikalisme, hingga krisis sosial, TNI melihat adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat ketahanan masyarakat sipil. Bukan dengan senjata, tetapi dengan disiplin, kepemimpinan, dan kesadaran kebangsaan.

Selama dua hari satu malam, lebih dari 500 peserta dari kalangan profesional dan pengusaha muda mengikuti Bootcamp Bela Negara di kawasan Hambalang, Bogor. Program ini diselenggarakan oleh Syare’a World bekerja sama dengan Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI. Beberapa brand anggota Syare’a World memberi dukungan penuh termasuk Zeberline, kelompok usaha penyedia energi fosil dan terbaruikan di Indonesia. 

Program tersebut dimulai dari kawasan Masjid IPB Bogor, sebelum peserta diberangkatkan menuju Hambalang dalam konvoi 20 truk militer yang melintasi pusat Kota Bogor hingga Tol Jagorawi. Setibanya di lokasi, peserta langsung menjalani rangkaian pelatihan dengan pola semi-militer. Mereka  tinggal di barak, mengonsumsi ransum milier yang sederhana, dan menjalani aktivitas harian dengan disiplin ketat.

Materi pelatihan mencakup pembinaan fisik, simulasi permainan militer (military games), hingga sesi kebangsaan bertema Cinta Negeri dan Cinta TNI-POLRI. Di sisi lain, dimensi spiritual juga menjadi bagian penting melalui shalat berjamaah dan dzikir bersama guna membangun ketahanan individu secara menyeluruh. Pendekatan ini dirancang sebagai experiential learning yang tidak hanya melatih fisik, tetapi juga membentuk ketahanan mental dan karakter kepemimpinan.

Komandan PMPP TNI, Mayjen TNI Iwan Bambang Setiawan, menegaskan bahwa konsep bela negara saat ini telah mengalami pergeseran signifikan.  “Ancaman yang kita hadapi hari ini tidak selalu berbentuk fisik atau militer. Disinformasi, radikalisme, hingga krisis sosial justru menjadi tantangan nyata. Karena itu, bela negara perlu dimaknai lebih luas termasuk melalui penguatan karakter dan kesiapan individu,” ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menjaga ketahanan nasional. “PMPP TNI memandang positif inisiatif seperti ini. Ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat sipil untuk ikut berkontribusi menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (3) UUD 1945.”

Pelaku Usaha Hadapi Disrupsi, Ketahanan Mental Jadi Kunci

Dalam program Bela Negara Syare’a World tersebut, banyak di antara peserta merupakan generasi kedua pelaku usaha yang saat ini menghadapi berbagai tantangan baru. Mulai dari disrupsi digital, tekanan ekonomi global, hingga perubahan perilaku pasar. 

Dalam konteks tersebut, penguatan disiplin, kepemimpinan, dan kemampuan bertahan dalam situasi krisis dinilai menjadi bekal penting untuk menjaga kesinambungan usaha di tengah ketidakpastian.

Pada salah satu sesi, Mayjen Iwan membagikan pengalaman langsung dari misi perdamaian di Lebanon, yang memberikan gambaran nyata mengenai situasi berisiko tinggi dan pentingnya kesiapan mental dalam menghadapi kondisi ekstrem.

“Saat saya tiba di sana, kami disambut tembakan dan ledakan. Saya masuk ke bunker, menemui prajurit-prajurit kita, membangkitkan semangat mereka agar tidak merasa sendiri,” ungkapnya.

Pemaparan tersebut menjadi refleksi bagi peserta dalam memahami pentingnya ketahanan, kepemimpinan, serta kemampuan mengambil keputusan di tengah tekanan.

Batasan dan Prinsip Bela Negara bagi Masyarakat Sipil

Di tengah meningkatnya inisiatif bela negara oleh masyarakat sipil, muncul pertanyaan mengenai batas antara pembinaan karakter dan militerisasi.  PMPP TNI menegaskan bahwa program bela negara untuk masyarakat sipil harus tetap berada dalam koridor yang tepat dan tidak mengarah pada militerisasi.

“Pendekatannya bukan militerisasi, tetapi membangun kesadaran, disiplin, dan tanggung jawab sebagai warga negara,” jelas Iwan.

Ia menambahkan bahwa program bela negara yang ideal harus bersifat inklusif, edukatif, serta relevan dengan kebutuhan zaman, dengan fokus pada kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman non-militer.

Menurut PMPP TNI, kebutuhan terhadap program semacam ini akan terus meningkat seiring kompleksitas tantangan global. Namun, pendekatannya tidak berorientasi pada jumlah peserta semata, melainkan pada kualitas dampak yang dihasilkan.

“Yang kita kejar bukan jumlah peserta, tetapi dampaknya. Indikatornya adalah perubahan sikap dan perilaku yang lebih disiplin, lebih peduli, dan memiliki kesadaran kebangsaan,” ujarnya.

Ke depan, pendekatan bela negara berbasis masyarakat sipil dinilai akan semakin relevan, terutama dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi di tengah berbagai risiko non-militer.

Program Bootcamp Bela Negara ini diharapkan tidak hanya menjadi pengalaman pelatihan, tetapi juga mendorong peserta untuk menerapkan nilai-nilai ketahanan, kepemimpinan, dan disiplin dalam aktivitas profesional serta pengelolaan usaha mereka.