Mitigasi Iklim di Indonesia Perlu Inovasi AI dan Tata Kelola Air Terintegrasi

JAKARTA — Inovasi teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan tata kelola air terintegrasi dinilai menjadi kunci penting dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata di berbagai wilayah Indonesia, terutama kawasan pesisir dan pedesaan. Hal ini mengemuka dalam Knowledge and Innovation Exchange (KIE) Jakarta Summit yang digelar pada 29 April 2026.

Forum yang mempertemukan peneliti, pemerintah, akademisi, hingga sektor swasta ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan solusi konkret dalam mitigasi krisis iklim, mulai dari sistem peringatan dini banjir rob hingga penguatan akses air bersih di wilayah rentan.

Salah satu inovasi yang dipresentasikan adalah hasil penelitian kolaboratif antara Universitas Telkom Indonesia dan University of Wollongong Australia yang didanai KONEKSI, kemitraan Australia-Indonesia untuk pengetahuan dan inovasi.

Penelitian tersebut mengembangkan aplikasi berbasis AI yang mampu memantau sistem peringatan banjir rob secara real-time dan dapat diakses publik melalui telepon genggam. Sistem ini telah diterapkan di Semarang, Demak, dan Pekalongan—tiga wilayah pesisir utara Jawa Tengah yang selama ini paling terdampak banjir rob akibat kombinasi pasang air laut dan penurunan muka tanah.

Peneliti Universitas Telkom, Miftadi Sudjai, menjelaskan bahwa sistem ini mengintegrasikan sensor lapangan dengan server pusat yang terhubung ke dashboard digital berbasis AI.

“Kami mengintegrasikan warning monitoring system ke dalam dashboard yang bisa diakses publik melalui aplikasi di ponsel. Sistem ini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dini sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap banjir rob,” ujar Miftadi pada kesempatan tersebut.

Ia menambahkan, pengembangan teknologi tersebut dilakukan melalui pendekatan kolaboratif antara akademisi, pemerintah, dan sektor swasta untuk menghasilkan sistem AI dan Internet of Things (IoT) yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Menurutnya, teknologi tersebut diharapkan mampu mengurangi kerugian ekonomi akibat banjir rob sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir dalam menghadapi perubahan iklim.

Selain persoalan banjir rob, forum tersebut juga menyoroti tantangan krisis air bersih yang dihadapi masyarakat pesisir.

Penelitian kolaboratif Universitas Diponegoro dan Australian National University menemukan masih banyak warga di kawasan pesisir Jepara, Jawa Tengah, yang harus mengantre air hingga larut malam akibat terbatasnya akses terhadap sumber air bersih.

Peneliti Universitas Diponegoro, Prof. I Nyoman Widiasa, mengatakan timnya telah mengembangkan sistem penyediaan air bersih skala kecil berbasis pendekatan desentralisasi yang kini telah dibangun di lebih dari 16 titik.

“Indonesia sebenarnya memiliki ketersediaan air melimpah. Tantangannya adalah infrastruktur yang belum merata. Karena itu, kami membangun mesin-mesin skala kecil untuk desa dan kecamatan,” katanya.

Sistem tersebut, lanjut Nyoman, diharapkan tidak hanya menyediakan air bersih, tetapi juga mendorong pengembangan ekonomi biru melalui pemanfaatan air buangan untuk produksi garam dan budidaya perikanan.

Ia berharap inovasi tersebut dapat direplikasi di wilayah lain yang menghadapi persoalan serupa.

Direktur Hilirisasi dan Kemitraan Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Yos Sunitiyoso, mengapresiasi riset-riset yang telah menghasilkan solusi aplikatif bagi masyarakat.

Menurutnya, pemerintah terus mendorong hilirisasi hasil riset agar tidak berhenti pada tahap laboratorium, tetapi berkembang menjadi model bisnis berkelanjutan yang memberi manfaat ekonomi dan sosial.

“Kami mendukung pengujian program, penguatan kerja sama industri, hingga pengembangan model bisnis agar inovasi ini bisa berkelanjutan,” ujarnya.

Pada hari kedua KIE Jakarta Summit, diskusi bertajuk Water Management in the Era of Climate Change menyoroti strategi adaptasi masyarakat di tingkat tapak.

Penelitian kolaboratif Universitas Gadjah Mada dan Australian National University mengembangkan sistem agroforestri terpadu di Sumbawa, Malaka, dan Maluku Tengah untuk meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat terhadap perubahan iklim.

Peneliti UGM Prof. Ahmad Maryudi menjelaskan pendekatan tersebut dilakukan melalui co-creation dan co-learning bersama masyarakat setempat.

“Kami tidak membawa solusi dari luar, melainkan belajar dari praktik yang sudah dilakukan masyarakat, lalu mengembangkannya agar lebih adaptif terhadap perubahan iklim,” katanya.

Forum ini juga membahas kondisi layanan air bersih pedesaan. Penelitian gabungan UGM, Universitas Indonesia, Universitas Ibn Khaldun Bogor, dan University of Technology Sydney menemukan lebih dari 25 juta penduduk Indonesia masih bergantung pada sistem penyediaan air pedesaan berbasis komunitas yang rentan terdampak banjir, badai, dan kekeringan.

Sebagai respons, tim peneliti mengembangkan dua perangkat praktis yakni Rural Water Supply Climate Resilience Monitoring Tool (RWS CRMT) dan Rural Water Supply Climate Resilience Assessment Tool (RWS CRAT) untuk memantau dan menilai ketahanan layanan air desa terhadap risiko iklim.

Peneliti UGM Dr. Daniel menekankan pentingnya dukungan pendanaan, pelatihan, dan penguatan kelembagaan bagi komunitas pengelola air.

“Kelompok masyarakat pengelola air pedesaan membutuhkan dukungan kelembagaan yang lebih responsif agar layanan air tetap tangguh dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Perencana Ahli Pertama Direktorat Penyelenggaraan SDA Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Karina Fauziah, menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan air harus disesuaikan dengan karakteristik ekosistem lokal.

Ia menilai pendekatan “business as usual” tidak lagi relevan di tengah percepatan perubahan iklim.

“Program pengelolaan air ke depan harus berbasis karakteristik wilayah. Dibutuhkan keterlibatan lintas sektor agar perencanaan lingkungan benar-benar terintegrasi,” kata Karina.

KIE Jakarta Summit menegaskan bahwa tantangan krisis iklim tidak bisa dihadapi secara parsial. Dibutuhkan integrasi antara teknologi, tata kelola, riset kolaboratif, dan partisipasi masyarakat agar Indonesia mampu membangun ketahanan iklim yang berkelanjutan.