DPRD DKI Desak Bina Marga Tingkatkan Kualitas Aspal Demi Keselamatan Warga

JAKARTA - Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti pemeliharaan sejumlah infrastruktur dan fasilitas publik milik Dinas Bina Marga yang dinilai belum dikelola secara maksimal. Perhatian utama diberikan pada kerusakan jalan yang terus berulang akibat kualitas pengerjaan galian utilitas oleh pihak ketiga.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Idris saat membacakan rumusan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025. Penyampaian itu dilakukan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/4).

Menurut Idris, Dinas Bina Marga harus lebih tegas terhadap kontraktor yang tidak bertanggung jawab dalam proses pengerjaan utilitas. Banyaknya kerusakan jalan yang terus berulang dinilai berasal dari lemahnya pengawasan terhadap kualitas pekerjaan tersebut.

"Dinas Bina Marga harus lebih tegas dalam menertibkan kualitas pengerjaan galian utilitas oleh pihak ketiga," ujar Idris.

Ia menilai, lemahnya kontrol terhadap kontraktor membuat jalan yang baru diperbaiki kembali rusak dalam waktu singkat. Kondisi ini tidak hanya merugikan anggaran daerah, tetapi juga mengganggu kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan.

Selain persoalan pengawasan galian utilitas, Komisi D juga mendorong adanya inovasi dalam penggunaan material jalan. Idris menilai penggunaan aspal jenis hotmix yang selama ini digunakan sering kali tidak mampu bertahan lama, terutama saat menghadapi cuaca ekstrem.

Menurutnya, perlu ada evaluasi terhadap kualitas material yang digunakan agar pembangunan jalan lebih efisien dan tahan lama. Dengan begitu, anggaran pemeliharaan tidak terus membengkak akibat perbaikan berulang.

"Pastikan juga seluruh pembangunan saling tersambung dan inklusif atau ramah disabilitas," tambah Idris.

Ia menegaskan pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada fisik semata, tetapi juga harus memperhatikan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Komisi D juga meminta Dinas Bina Marga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aset jalanan, mulai dari jalan raya, jembatan, halte, trotoar, hingga sistem pencahayaan jalan umum.

Tujuannya agar aspek keselamatan dan kenyamanan warga Jakarta saat beraktivitas dan bermobilitas dapat benar-benar terjamin. Menurut Idris, infrastruktur yang baik menjadi indikator penting kualitas pelayanan publik di ibu kota.

"Kami mendorong Dinas Bina Marga untuk bersinar dan memperbaiki kinerjanya secara berkelanjutan," kata Idris.

Ia menambahkan, seluruh ruas jalan, jembatan, halte, penerangan jalan, serta trotoar harus dipastikan berada dalam kondisi baik dan terawat. Hal itu penting agar masyarakat dapat menikmati fasilitas publik dengan aman dan nyaman setiap hari.

"Agar kenyamanan, kelancaran, dan keselamatan bagi pengguna jalan dapat terus terjaga," pungkas Idris.