Dibayangi Aksi “Risk Off”, 27 April 2026

JAKARTA – Rupiah pada awal pekan diperkirakan ber­gerak fluktuatif dengan kecenderungan tertekan, seiring belum adanya kepastian penyelesaian konflik di Timur Te­ngah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat (AS), dan Isra­el. Ketidakpastian ini mendorong sentimen risk-off di pasar global, di mana investor cenderung beralih ke aset aman, seperti dollar AS, sehingga menekan mata uang emerging market termasuk rupiah.

Analis Mata Uang Doo Financial Futures, Lukman Le­ong melihat sentimen utama yang memengaruhi rupiah saat ini masih terkait perkembangan di Timur Tengah, khu­susnya rencana perundingan AS dan Iran. Selama belum ada kepastian hasil dari pertemuan tersebut, tekanan ter­hadap rupiah masih akan berlanjut.

Karenanya, Lukman memproyeksikan kurs rupiah ter­hadap dollar AS dalam perdagangan di pasar uang antar­bank, Senin (27/4), bergerak di kisaran 17.200 – 17.350 ru­piah per dollar AS.

Sebelumnya, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada penutupan perdagangan, Jumat (24/4), menguat 57 poin atau 0,33 persen dari sehari sebelumnya menjadi 17.229 rupiah per dollar AS. “Rupiah menguat ditopang keya­kinan pemerintah bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) saat ini dalam posisi kuat menghadapi te­kanan akibat konflik di Timur Tengah yang membuat harga komoditas energi melonjak,” jelas pengamat ekonomi mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi.

Dia menambahkan saat harga minyak mentah bergejo­lak tinggi, dan nilainya di atas asumsi makro APBN 2026, yakni di atas 100 dollar AS per barel, pemerintah masih bisa menahan kenaikan harga, khususnya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam negeri tanpa harus menguras ca­dangan APBN dalam bentuk Saldo Anggaran Lebih (SAL). Kini, SAL pemerintah dengan total nominal 423 triliun ru­piah disebut belum terpakai untuk menghadapi tekanan belanja subsidi akibat kenaikan harga komoditas energi.

SAL disebut menjadi sumber uang terakhir bagi peme­rintah apabila anggaran belanja sudah tak mampu mena­han target defisit di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan kemampuan APBN yang masih me­lakukan efisiensi dan realokasi belanja-belanja ke sektor prioritas, lanjutnya, pemerintah mengaku masih tenang untuk mengelola defisit APBN 2026 sesuai target di bawah 3 persen dari PDB, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Bank Indonesia (BI) turut menegaskan bakal memaksi­malkan seluruh bauran kebijakan moneter. Intervensi di­lakukan secara simultan di pasar offshore Non-Deliverable Forward (NDF), pasar spot, serta pasar domestik Domes­tic Non-Deliverable Forward (DNDF). “Tidak hanya itu, BI juga memperluas operasi moneter valas, termasuk mela­lui transaksi spot dan swap berbasis yuan offshore, seba­gai upaya untuk memperkuat stabilitas mata uang rupiah sekaligus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam bertransaksi,” kata Ibrahim.