Akselerasi PLTS Dinilai Krusial, Ini Penjelasan Tenaga Ahli Menteri ESDM

JAKARTA – Percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjadi langkah strategis dalam memperkuat transisi energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil.

Dengan potensi radiasi matahari yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan bauran energi terbarukan secara signifikan, sekaligus menekan emisi dan biaya energi jangka panjang.

Namun, akselerasi PLTS tidak lepas dari tantangan, seperti kesiapan infrastruktur jaringan listrik, skema pembiayaan, serta kepastian regulasi yang menarik bagi investor.

Integrasi PLTS ke dalam sistem kelistrikan juga membutuhkan penguatan teknologi penyimpanan energi agar pasokan tetap stabil.

Karena itu, sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan investasi, dan inovasi teknologi menjadi kunci agar percepatan PLTS tidak hanya ambisius di atas kertas, tetapi juga efektif dalam implementasi.

Tenaga Ahli Menteri (TAM) ESDM Bidang Komersialisasi dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan akselerasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjadi tulang punggung transisi energi Indonesia.

Menurut Tenaga Ahli Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) itu, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/4), Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target penambahan kapasitas PLTS sebesar 100 GW.

Berdasarkan perhitungan teknis, pembangunan 1 MW PLTS membutuhkan dana sekitar 1 juta dolar AS, yang berarti untuk mencapai target 100 GW diperlukan investasi sebesar 100 miliar dolar AS.

Hangga menekankan pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam memikul beban finansial sebesar itu.

"Dibutuhkan sinergi lintas sektoral antara kementerian, PLN, Danantara, dan pihak swasta baik dalam negeri maupun dari luar negeri untuk menarik investor. Kita perlu menggarap teknologi dan investasi secara bersamaan agar target ambisius ini dapat terakomodasi dalam RUPTL," ujar Hangga saat menjadi narasumber dalam acara "Solar PV & Energy Storage Forum 2026: Innovative Financing Models for Solar PV in Indonesia" di Jakarta, Rabu (22/4).

Pemerintah juga mendorong model inklusivitas dalam pengelolaan energi serupa dengan kebijakan di sektor minerba pada 2025.

Melalui pemberian izin usaha kepada BUMD, UMKM, koperasi, hingga organisasi keagamaan dan perguruan tinggi diharapkan tercipta multiplier effect bagi perekonomian daerah.

Konsep itu telah diuji coba pada optimalisasi sumur minyak masyarakat yang dikelola oleh koperasi untuk meningkatkan lifting nasional dan kini pola yang sama akan diterapkan untuk menyukseskan program PLTS nasional.

Saat ini, Kementerian ESDM tengah menyusun peraturan presiden (perpres) sebagai payung hukum kuat bagi implementasi PLTS 100 GW.

Langkah tersebut dilaksanakan agar target tersebut selaras dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025.

Hangga menambahkan tantangan utama Indonesia sebagai negara kepulauan terletak pada distribusi dan transmisi, potensi angin melimpah di Sulawesi, gas di Kalimantan, Aceh, dan Papua, yang memerlukan transportasi dan regasifikasi LNG agar ekonomis, sementara energi surya tersedia merata di seluruh tanah air.

Untuk menghubungkan potensi-potensi yang tersebar tersebut, lanjutnya, pembangunan infrastruktur seperti kabel bawah laut (subsea cable) menjadi prioritas masa depan.

"Dengan komitmen yang kuat terhadap Paris Agreement dan NZE (nol emisi), pemerintah optimistis bahwa melalui integrasi regulasi, inovasi pendanaan dan teknologi tepat guna, Indonesia dapat memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya secara optimal guna mewujudkan kedaulatan energi yang mandiri dan berkelanjutan," ujar Hangga.