Butuh Investasi Besar, Pemerintah Harus Gandeng Investor Swasta Bangun PLTS 100 GW

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 PLN untuk mendukung program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW).

Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Harris di Jakarta, Selasa (9/6) menyampaikan bahwa regulasi Indonesia mengamanatkan agar pembangkit-pembangkit listrik yang akan dibangun untuk masuk ke jaringan listrik atau grid harus direncanakan di dalam RUPTL.

“Kita sudah tahu semua bahwa program 100 gigawatt itu sedang disiapkan strateginya seperti apa. Ketika bicara strategi, tentunya di sana kita bicara regulasinya. Nah, ini sekarang lagi disiapkan,” kata Haris.

Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmi Radhi mengatakan revisi RUPTL PLN merupakan hal mendasar yang harus dilakukan karena sebelumnya program PLTS 100 GW belum tercantum dalam dokumen perencanaan ketenagalistrikan nasional.

Menurut Fahmi, tantangan berikutnya adalah kebutuhan investasi yang sangat besar untuk membangun pembangkit energi surya dengan kapasitas tersebut. Ia menilai pendanaan proyek tidak mungkin sepenuhnya dipenuhi oleh PLN maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, pemerintah perlu menggandeng investor asing yang memiliki minat pada pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

Namun, upaya menarik investasi tersebut membutuhkan berbagai pembenahan dan insentif yang memadai.

Fahmi mengatakan perbaikan sistem perizinan menjadi salah satu faktor paling krusial. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan berbagai insentif fiskal untuk meningkatkan daya tarik investasi jangka panjang di sektor energi terbarukan. Bentuk insentif yang dapat dipertimbangkan antara lain tax holiday selama periode tertentu, serta keringanan bea masuk bagi peralatan pembangkit yang masih harus diimpor dari luar negeri.

“Tanpa insentif tadi, maka investor sulit untuk mau investasi,” ujarnya.

Selain persoalan insentif, Fahmi menilai kepastian tarif penjualan listrik kepada PLN juga menjadi faktor penentu keberhasilan program. Menurutnya, investor membutuhkan skema tarif yang memenuhi aspek keekonomian sehingga proyek dapat menghasilkan keuntungan yang layak dan memberikan kepastian pengembalian investasi (return on investment).

“Yang penting bagi investor itu adalah bahwa tarif untuk penjualan ke PLN ditambah berbagai insentif tadi nantinya mencapai keekonomian sehingga profitable,” katanya.

Lebih lanjut, Fahmi menilai pengembangan PLTS 100 GW memiliki arti penting bagi upaya mencapai swasembada energi yang dicanangkan Pemerintah. Menurutnya, kemandirian energi tidak hanya berkaitan dengan sektor minyak dan gas bumi, tetapi juga mencakup sektor ketenagalistrikan yang memanfaatkan sumber daya domestik.

Indonesia, katanya memiliki potensi besar dari energi matahari, angin, laut, hingga pengolahan sampah menjadi energi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Meski demikian, Fahmi kembali menegaskan bahwa besarnya kebutuhan investasi membuat keterlibatan investor asing menjadi faktor yang sulit dihindari. Ia menilai strategi pemerintah ke depan harus difokuskan pada upaya menciptakan iklim investasi yang mampu menarik investor untuk membangun pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan di Indonesia.

>>

Transisi Energi

Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (Sustain) Tata Mustasya menyatakan ambisi tersebut harus didukung karena dinilai bisa menjadi tulang punggung transisi energi nasional.

“Ini bisa menjadi tulang punggung transisi energi di Indonesia, sekaligus memperkuat ketahanan energi dan menyediakan energi yang affordable untuk masyarakat,” kata Tata.

Tata pun menekankan ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar target tersebut tercapai. Pertama, pemerintah perlu menyiapkan insentif dan kebijakan yang tepat.

Kebijakan itu diantaranya memudahkan penggunaan solar rooftop oleh industri, rumah tangga, dan bisnis, serta membuka skema power wheeling agar industri bisa membeli listrik langsung dari pembangkit.

“Ini penting karena pemerintah memiliki keterbatasan fiskal untuk membiayai 100 GW energi surya,” jelasnya.

Kedua yang disoroti adalah pentingnya membangun industri panel surya dan baterai (Battery Energy Storage System/BESS) di dalam negeri. Menurutnya, langkah itu penting agar Indonesia bisa memperoleh nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di sepanjang rantai pasok proyek 100 GW.

Untuk jangka pendek, Tata menilai target yang realistis adalah mencapai market tipping point di level 10 GW dalam tiga tahun ke depan.

“Untuk tiga tahun ke depan yang bisa dilakukan sebenarnya mencapai

market tipping point di sekitar 10 GW, menuju 100 GW dalam jangka menengah/panjang,” katanya.