Proteksi Tidak Cukup, Industri Harus Produktif, Efisien, dan Punya Kepastian Hukum

Tanpa perbaikan pada aspek biaya produksi, rantai pasok, dan akses pembiayaan, industri nasional akan tetap rentan terhadap gejolak global. Saat ini, banyak pelaku industri masih menghadapi tekanan dari tingginya biaya energi, logistik, serta ketergantungan terhadap bahan baku impor.

Upaya menahan laju PHK perlu diarahkan pada kebijakan yang menjaga keberlangsungan usaha, termasuk insentif fiskal yang tepat sasaran dan perlindungan terhadap industri strategis. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh menghambat inovasi dan efisiensi di sektor industri.

“Kalau hanya fokus pada perlindungan tanpa transformasi, industri kita justru berisiko tertinggal. Kuncinya adalah keseimbangan antara proteksi dan peningkatan daya saing,” katanya.

Substitusi Impor

Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan, dua strategi pembangunan industri besar, yaitu substitusi impor dan orientasi ekspor.

Di tengah ketidakpastian global yang melanda dunia saat ini, maka permintaan ekspor dipastikan menurun, sehingga industri orientasi ekspor akan terpukul menyebabkan PHK.

Sebaliknya ketika permintaan domestik melemah industri substitusi impor yang terkena dampaknya. Untuk memperkuat industri dari gejolak eksternal maupun internal, maka jaringan input-output antar perusahaan harus kuat.

Sementara itu, Peneliti Indonesia Human Right Committee for Social Justice, Lalu Ahmad Laduni, situasi saat ini juga menguji komitmen negara terhadap prinsip non-regresi dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya, yakni larangan untuk menurunkan kualitas perlindungan hak akibat tekanan ekonomi.

Sebab itu kebijakan penyesuaian harga energi harus tetap mempertimbangkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. “Pendekatan berbasis hak harus menjadi pijakan, agar setiap kebijakan ekonomi tetap menjamin martabat dan kesejahteraan masyarakat,” kata Laduni.