Kenaikan Energi Tekan Dunia Usaha

Selasa, 21 Apr 2026, 01:00 WIB

Sektor manufaktur, logistik, hingga UMKM menjadi yang paling terdampak karena tingginya ketergantungan pada energi.

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pengelolaan arus kas dan efisiensi operasional menjadi langkah mitigasi penting bagi dunia usaha di tengah kenaikan harga komoditas energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi.

Ket. Foto: Sarman Simanjorang Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Otonomi Daerah - Efisiensi operasional menjadi salah satu alternatif yang dilakukan untuk mampu bertahan. — Sumber: istimewa

“Mitigasi yang dilakukan tentu akan melakukan penghematan, baik dari sisi pengelolaan arus kas yang lebih ketat maupun pemakaian BBM nonsubsidi. Efisiensi operasional menjadi salah satu alternatif yang dilakukan untuk mampu bertahan,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang di Jakarta, Senin (20/4).

Seperti dikutip dari Antara, Sarman menilai kenaikan harga BBM dan LPG nonsubsidi tidak dapat dihindari karena mengikuti tren harga global. Dampaknya dirasakan luas, baik terhadap operasional industri maupun daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah.

“Bagi dunia usaha, pengaruhnya juga dapat dirasakan oleh industri yang memakai bahan bakar solar nonsubsidi seperti sektor manufaktur, perhotelan, apartemen, restoran, mal dan pusat perdagangan, logistik, pertambangan, hingga UMKM. Kenaikan ini menambah biaya operasional, termasuk kendaraan operasional di luar truk,” ujarnya.

Sebagai respons, dunia usaha memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Salah satunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tetap berada di bawah 17.000 rupiah per dollar AS, serta memastikan ketersediaan energi nasional.

“Rekomendasi kita kepada pemerintah agar mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar bisa bertahan di bawah Rp17.000, kemudian memastikan bahwa ketersediaan BBM dan LPG untuk kebutuhan nasional terjamin sehingga tidak ada kekhawatiran kenaikan yang lebih besar,” kata Sarman.

Ia juga menyarankan agar pemerintah segera menurunkan harga BBM jika harga minyak dunia melemah, serta memberikan insentif atau relaksasi bagi pelaku usaha guna mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Pemerintah juga dapat memberikan relaksasi atau stimulus kepada pelaku usaha dalam kerangka pelaku usaha mampu bertahan dan tidak sampai melakukan pengurangan karyawan atau PHK,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menaikkan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex sejak Sabtu (18/4), seiring penyesuaian harga minyak dunia dan dinamika geopolitik global. Harga LPG nonsubsidi 12 kg juga naik dari 192 ribu menjadi 228 ribu rupiah per tabung atau meningkat 18,75 persen.

Antisipasi Inflasi

Secara terpisah, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas IndonesiaFakhrul Fulvian menilai dampak kenaikan harga energi nonsubsidi terhadap inflasi perlu diantisipasi melalui kebijakan yang tepat.

Ia memperkirakan dalam jangka pendek, kenaikan harga LPG 12 kg dan BBM nonsubsidi akan menambah inflasi sekitar 0,1–0,3 persen, tergantung pada besaran kenaikan dan dampaknya terhadap sektor lain, khususnya transportasi dan logistik.

"Namun demikian, tekanan tidak berhenti di angka inflasi semata. Ini akan berbeda kalau yang subsidi ikut naik, mudah-mudahan yang subsidi juga dijaga untuk tidak naik ya," ujarnya.

Menurut Fakhrul, kelompok kelas menengah menjadi pihak yang paling terdampak karena tidak menerima bantuan sosial, namun sangat sensitif terhadap kenaikan biaya hidup.

"Mereka tidak menerima bantuan sosial, tetapi sangat sensitif terhadap kenaikan biaya hidup, terutama transportasi dan energi rumah tangga," kata dia.

Ia menambahkan, kelas menengah memiliki peran penting sebagai penopang konsumsi domestik, sehingga perlu mendapat perhatian dalam perumusan kebijakan.

Dari sisi kebijakan, pemerintah dinilai perlu mengedepankan pendekatan yang lebih terarah dan komunikatif.

"Pertama, komunikasi kebijakan harus eksplisit, bahwa kenaikan ini adalah bagian dari penyesuaian struktural, bukan sekadar respons jangka pendek. Kedua, perlu ada targeted cushioning, bukan stimulus besar-besaran. Misalnya, penguatan bantuan transportasi publik atau insentif sektor logistik untuk menahan transmisi harga," jelasnya.

Redaktur: Andes Tanjung

Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini

Berita Terbaru

TNI-Polri Bongkar Arena Judi Sabung Ayam di Gowa, Tidak Ada Orang di Lokasi

Dinsos Tanjungpinang Buka Ruang Bagi Warga untuk Perubahan Desil

Sudah 2 Hari Juanda Belum Ditemukan Akibat Terseret Arus saat Kemping di Pantai

DPR Sebut RUU Perampasan Aset Disusun dengan Hati-hati

Atasi Kebakaran Gambut di Kalimantan Barat, Wamen LH Diaz Hendropriyono Dorong Swasta Bangun Sekat Kanal

Resmikan RS Toto Tentrem, Gubernur Pramono Dorong Penguatan Layanan Stem Cell Jakarta

Apakah Rambut Botak Bisa Tumbuh Lagi? Kenali Tandanya

Sukhoi TNI AU Tergelincir di Lanud Hasanuddin Hingga Area Rumput Dekat Jalan Makassar-Maros

LRT Jakarta Pasang Tarif Promo Rp5.000! Rute Velodrome-Manggarai Siap Diresmikan

Cetak Sejarah di Paris! AG.AL Juara Club Champion EWC 2026, Kantongi Hadiah Rp110 Miliar

Paket Pernikahan Elegan di Pusat Jakarta! Mangkuluhur ARTOTEL Suites Buka Harga Mulai Rp25 Juta

Agrowisata Petik Anggur Kini Jadi Tren Wisata Baru di Kepulauan Riau

Mendagri: Korban Gempa NTT Bisa Cetak Ulang Dokumen KTP, KK, hingga BPKB Secara Gratis

BMKG: 6.409 Gempa Bumi Susulan Guncang Flores

DPR Dorong Pemerintah Buka Potensi Wajib Pajak Baru

KPK Tekankan Pentingnya Penguatan Integritas Kampus usai OTT di Unsoed

Kemenbud Fokus Pulihkan Warisan Budaya dari Desa Adat Sade Pasca Kebakaran 

Ada Apa dengan Rekening Dana Aliansi Masyarakat Pati Bersatu? Polda Metro Jaya Jelaskan

Heboh Rekening Aktivis Pati Diduga Diblokir, DPR Buka Suara dan Hubungi Bank

Parkir Rp60.000 per Jam Bikin Geger, Ini Respons Pramono

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.