Pemerintah Harus Antisipasi Risiko Kebocoran BBM Subsidi

Pemerintah perlu memperkuat sistem distribusi, pengawasan lapangan, serta memastikan subsidi tepat sasaran agar tidak membebani anggaran.

Jakarta – Indonesia perlu mengantisipasi risiko kebocoran BBM subsidi seiring meningkatnya harga BBM nonsubsidi yang mendorong pergeseran konsumsi. Tanpa pengawasan ketat, potensi penyalahgunaan solar subsidi oleh sektor industri dan pengguna non-target dapat meningkat, terutama di daerah dengan aktivitas logistik dan pertambangan tinggi.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah lonjakan harga BBM nonsubsidi.

Seperti dikutip dari Antara, Bhima mengatakan kenaikan harga BBM nonsubsidi merupakan hal yang wajar seiring meningkatnya harga minyak dunia dan Indonesian Crude Price (ICP). Namun, ia mengingatkan adanya dampak lanjutan yang perlu diantisipasi, terutama pada sektor industri.

“Cuma yang harus diperhatikan, misalnya, yang saya khawatir itu Pertamina Dex naiknya 60 persen, dan Pertamina Dex ini bukan cuma untuk kendaraan yang dibilang menengah ke atas, tapi juga mesin-mesin industri, alat-alat berat di sektor pertambangan, di sektor sawit itu juga banyak yang membeli Pertamina Dex,” kata Bhima di Jakarta, Minggu (19/4).

Kenaikan harga Pertamina Dex dari 14.500 menjadi 23.900 rupiah per liter dinilai berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke BBM subsidi, khususnya solar. Kondisi ini dikhawatirkan memicu tekanan pada pasokan dan membuka celah penyalahgunaan.

“Jadi nanti akan berpengaruh pada pasokan solar juga. Ada kebocoran di situ, ya. Jadi pengawasan terhadap solar subsidi ini juga harus ketat,” ujarnya.

Ia menekankan pengawasan perlu diperketat, terutama di luar Pulau Jawa, mengingat penggunaan solar subsidi cukup besar untuk sektor logistik hingga alat berat di industri pertambangan dan perkebunan.

“Nah ini harus ada pengetatan, jangan sampai terjadi kebocoran yang semakin masif karena pergeseran dan selisih harga yang terlalu jauh antara solar subsidi dan solar nonsubsidi,” tambah Bhima.

Selain itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi juga diperkirakan memicu pergeseran konsumsi pada jenis bahan bakar lain. Bhima menilai konsumen Pertamax Turbo berpotensi beralih ke Pertamax yang harganya relatif lebih stabil.

“Kalau untuk Pertamax Turbo kenaikannya cukup tinggi, pasti akan berkurang konsumsinya. Tapi akan bergeser ke mana? Bergesernya ke Pertamax,” ujarnya.

Ia menilai kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex bersifat sementara, seiring potensi penurunan harga minyak global akibat meredanya eskalasi konflik geopolitik.

Karena itu, selain pengawasan ketat, Bhima menyarankan pemerintah memberikan insentif bagi pelaku usaha yang tetap menggunakan BBM nonsubsidi agar beban biaya produksi tidak melonjak tajam.

“Kemudian juga mungkin harus diberikan semacam insentif sebagai meringankan biaya produksi karena beban biaya produksinya bisa semakin naik,” katanya.

Turun Kelas Energi

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga sejumlah BBM nonsubsidi per 18 April 2026. Harga Pertamax Turbo naik menjadi 19.400 rupiah per liter dari sebelumnya 13.100. Dexlite naik menjadi 23.600 rupiah per liter dari 14.200, dan Pertamina Dex menjadi 23.900 rupiah per liter dari 14.500.

Sementara itu, harga BBM lain seperti Pertamax tetap 12.300 rupiah per liter dan Pertamax Green 12.900 rupiah per liter. Untuk BBM subsidi, harga Pertalite masih 10.000 rupiah per liter dan Biosolar 6.800 rupiah per liter.

Secara terpisah, Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan bahan bakar minyak nonsubsidi, seperti peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke subsidi hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.

Ia menyoroti dampak kenaikan BBM nonsubsidi, khususnya oleh kelompok kelas menengah. Kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga serta menekan daya beli.

"Kondisi ini dapat memicu fenomena 'turun kelas energi', yaitu peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi," kata Firnando.