RI Perlu Evaluasi Anggaran Energi

Jakarta – Gagalnya negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu ketegangan di Selat Hormuz dinilai berpotensi menekan anggaran energi Indonesia. Sejumlah ekonom mendorong pemerintah untuk mengevaluasi postur anggaran energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Seperti dikutip dari Antara, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai evaluasi tersebut penting terutama terkait harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.

“Sangat perlu (evaluasi anggaran), terutama terkait harga BBM dan LPG non-subsidi, dan volume BBM/LPG subsidi perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal kita,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/4).

Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menjamin harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Namun, menurutnya, penyaluran subsidi tetap perlu diperbaiki agar lebih tepat sasaran.

“Ide yang pantas untuk dijalankan adalah bensin subsidi hanya untuk motor dan kendaraan umum, lalu solar subsidi hanya untuk kendaraan umum. Langkah ini, selain akan menghemat juga akan mempermudah pengawasan di lapangan,” jelasnya.

Kegagalan perundingan AS–Iran di Islamabad pada 12 April telah mendorong lonjakan harga minyak global. Harga minyak mentah Brent tercatat naik hingga sekitar 102 dollar AS per barel, sementara minyak mentah WTI menembus 104 dollar AS per barel.

Wijayanto memperkirakan harga minyak masih berpotensi meningkat jika ketegangan berlanjut, bahkan bisa mencapai 150 dollar AS per barel jika terjadi blokade penuh di Selat Hormuz.

“Tentunya kita semua tidak mengharapkan ini dan Trump belum tentu berani melakukan karena akan mendapatkan perlawanan dari rakyat AS sendiri yang terpukul oleh kenaikan harga BBM di dalam negeri mereka,” katanya.

Siapkan Strategi

Pandangan serupa disampaikan Direktur Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, yang menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi menghadapi lonjakan harga energi global.

“Niat menahan harga BBM (subsidi) patut diapresiasi, namun sekarang kita perlu antisipasi faktor harga karena sejak awal krisis terjadi perbedaan besar antara harga minyak di pasar fisik Timur Tengah dan harga yang beredar,” ujarnya.

Ia menjelaskan adanya selisih harga tersebut dipengaruhi oleh keterlambatan distribusi minyak dari Timur Tengah, sehingga dampak kenaikan harga belum sepenuhnya tercermin di pasar global.

“Harga referensi minyak seperti Brent tampak masih belum menginternalisasi perubahan karena masih ada jeda waktu dari kapal-kapal yang masih berlayar di awal Maret,” tuturnya.

Putra menambahkan, sejumlah negara telah mulai menyesuaikan harga BBM secara bertahap. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu terus mengevaluasi kemampuan APBN agar tidak membebani badan usaha energi nasional.

“Negara lain perlahan berusaha menyesuaikan harga secara bertahap, sehingga pemerintah perlu terus evaluasi mengenai kemampuan APBN dan berhati-hati tidak memindahkan beban ke Pertamina,” jelasnya.

Ia memproyeksikan harga minyak dunia berpotensi berada di kisaran 110–120 dollar AS per barel jika konflik tidak mereda.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga harga BBM subsidi hingga akhir tahun, meski harga minyak dunia meningkat.

“Kami siap tidak menaikkan (harga) sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak 100 dollar AS per barel sampai akhir tahun, sudah dihitung rata-rata,” ujarnya.

Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga ketahanan APBN dalam berbagai skenario harga minyak, termasuk di level 80 hingga 100 dollar AS per barel.

Dengan dinamika tersebut, evaluasi kebijakan energi dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan global yang terus meningkat.