Ada Tiga Tantangan dalam Tata Kelola Iklim Global, Apa Saja?

JAKARTA - Utusan Khusus untuk Perubahan Iklim China Liu Zhenmin menyoroti tiga tantangan utama tata kelola iklim global, yaitu rivalitas geopolitik, kekosongan kepemimpinan akibat mundurnya negara maju dari proses multilateralisme, dan beban ganda yang dihadapi negara berkembang.

“Menurut perkiraan Wood Mackenzie, upaya yang sedang dilakukan oleh beberapa pihak untuk melepaskan diri dari rantai industri energi hijau dapat menambah biaya transisi energi global sebesar 6 triliun dolar, sehingga meningkatkan pengeluaran keseluruhan sebesar 20 persen,” kata Liu di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan hal tersebut dalam sesi “How is China Building Its Green Future and Lessons for the World” di Indonesia Net Zero Summit (INZS) 2026 yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta.

Dia memandang penarikan diri Amerika Serikat dari proses multilateral iklim serta pemangkasan dukungan pendanaan telah memperlambat koordinasi antarnegara maju, menghambat pemenuhan komitmen pendanaan, teknologi, dan pengembangan kapasitas bagi negara berkembang.

Menurut Liu, negara berkembang menanggung dampak terberat perubahan iklim sekaligus harus mengejar pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan sumber daya terbatas, dengan China dan Indonesia menghadapi tantangan yang berbeda dari negara maju.

Meskipun demikian, Liu menyampaikan optimisme atas tren global menuju netralitas karbon, yaitu lebih dari 150 negara tetap berkomitmen meski AS dua kali menarik diri dari Perjanjian Paris, dan hampir 150 negara telah memperbarui NDC mereka, termasuk Indonesia.

“Saya senang melihat bahwa program tenaga surya 100 gigawatt Presiden Prabowo telah diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah saya secara aktif mendorong perusahaan-perusahaan China untuk bekerja sama dengan mitra-mitra Indonesia dalam mewujudkan program ini,” lanjut Liu.

Wakil Menteri Luar Negeri China periode 2013-2017 itu pun menyampaikan empat rekomendasi bagi komunitas global untuk mencapai netralitas karbon global.

Rekomendasi itu adalah menjunjung multilateralisme dan kepercayaan politik, fokus pada implementasi nyata berdasarkan tanggung jawab yang berbeda, mempercepat inovasi teknologi dan pembiayaan hijau, dan menolak unilateralisme dan hambatan perdagangan.

Dia juga mendesak negara maju untuk mencapai netralitas karbon sebelum 2040 untuk mendukung target global sekaligus memberikan dukungan pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas yang lebih serius kepada negara berkembang.

Salah satu target China dalam NDC 2035 adalah meningkatkan kapasitas energi surya dan angin menjadi sekitar 3,6 miliar kilowatt pada 2035, di mana pada saat ini hampir empat dari setiap 10 kilowatt-jam listrik yang dikonsumsi di China adalah listrik hijau.

Hingga Juni 2026, China telah menandatangani 56 nota kesepahaman dan kerja sama sosial tentang perubahan iklim dengan 43 negara berkembang, dan telah menjalin kerja sama proyek energi hijau dengan lebih dari 100 negara dan wilayah.

Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) menyelenggarakan Indonesia Net Zero Summit (INZS) 2026 di Jakarta, Sabtu, dengan tema “It’s Time to Deliver!”, yang menghadirkan Utusan Sekjen PBB untuk Isu Air Retno Marsudi dan Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat.