Efek Domino Konflik Global, Masyarakat Rentan Terancam Bertambah

Pendekatan yang terlalu teknokratis tanpa validasi sosial berpotensi menimbulkan kesalahan sasaran baru, sekaligus melemahkan fungsi bansos sebagai instrumen perlindungan sosial di tengah gejolak ekonomi.

JAKARTA – Pemerintah jangan langsung menghapus belasan ribu keluarga penerima manfaat (KPM) dari daftar bantuan sosial (bansos) mencerminkan pentingnya kehati-hatian dalam pemutakhiran data kesejahteraan. Meskipun pembaruan melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2026bertujuan meningkatkan akurasi penyaluran, terdapat risiko eksklusi terhadap kelompok yang secara administratif dinilai tak layak, namun secara faktual masih berada dalam kondisi rentan.

Dinamika eksternal seperti ketidakpastian geopolitik, potensi kenaikan harga energi, dan inflasi pangan dapat dengan cepat mendorong kelompok borderline (rentan) kembali ke jurang kemiskinan. Karena itu, verifikasi lapangan menjadi krusial untuk memastikan bahwa kebijakan penyesuaian data tidak mengabaikan aspek kerentanan dinamis.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan sebanyak 11.014 KPM tak layak lagi menerima bansos), berdasarkan hasil pemutakhiran data terbaru pada DTSEN 2026. BPS beralasan temuan tersebut merupakan bagian dari hasil pemutakhiran DTSEN volume 2 Tahun 2026 yang mencakup pembaruan data keluarga dan individu.

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti menilai kebijakan bansos 2026 memprioritaskan penerima pada kelompok Desil 1 hingga Desil 4, yaitu dari sangat miskin hingga rentan miskin. “Kelompok ini menjadi sasaran utama program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT),” ujarnya, Selasa (14/4).

Sementara itu, Desil 5 yang tergolong pas-pasan masih berpeluang menerima bantuan tertentu secara terbatas, seperti PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan), karena dinilai masih berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Adapun Desil 6 hingga 10 tidak lagi menjadi prioritas karena dianggap telah memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Esther memperingatkan konflik geopolitik berpotensi menekan daya beli masyarakat melalui kenaikan harga energi dan inflasi, dengan dampak yang berbeda tergantung durasi konflik. Jika berlangsung 2–4 minggu, dampaknya masih terbatas pada kenaikan energi; 1–2 bulan mulai memicu inflasi lebih luas; dan jika lebih dari satu kuartal, berisiko mengganggu ekspor-impor serta memicu inflasi lintas sektor.

Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan bantalan bansos sebagai mitigasi untuk menjaga daya beli, meski langkah ini berisiko menekan ruang fiskal APBN. “Respons kebijakan harus cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran, bukan sekadar menunggu tekanan mereda, agar tidak berkembang menjadi perlambatan ekonomi yang lebih dalam,” jelasnya.

Pendekatan Monetaris

Senada, Pemerhati masalah kemiskinan dari Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi menekankan pendekatan monetaris dalam penentuan penerima bansos harus dilakukan secara hati-hati dan tidak semata berdasarkan data statistik. Dia mengingatkan pentingnya verifikasi lapangan untuk memastikan kelayakan, karena batas antar desil sangat tipis dan rentan menimbulkan kesalahan inklusi maupun eksklusi.