DPRD DKI Minta Penataan Ulang Prioritas CCTV: Fokus di Wilayah Warga, Bukan Hanya Gedung

JAKARTA - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menyoroti arah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI terkait pemasangan kamera pengawas atau CCTV. Ia menilai fokus kebijakan yang bergeser ke gedung bertingkat berpotensi mengabaikan kebutuhan keamanan di lingkungan warga.

Justin mengingatkan bahwa sebelumnya terdapat janji pemasangan CCTV hingga tingkat RT dan RW. Namun hingga saat ini, realisasi program tersebut dinilai belum jelas dan belum terlihat implementasinya di lapangan.

"Jangan lupa, janji pasang CCTV di setiap RT/RW. Sampai sekarang belum jelas realisasinya," ujar Justin, Kamis (9/4).

Ia menilai perubahan wacana kebijakan dari pemasangan di lingkungan permukiman menjadi kewajiban bagi gedung lebih dari empat lantai menimbulkan ketidakpastian. Menurutnya, arah kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.

"Pernah disebut pemasangan secara keseluruhan, tapi tidak jelas maksudnya," tegas Justin.

Politisi PSI itu menekankan bahwa keamanan di kawasan permukiman memiliki urgensi yang sama pentingnya dengan pengawasan di gedung bertingkat. Ia menilai kebijakan seharusnya tidak mengabaikan kondisi riil yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Justin juga menyoroti berbagai kasus kriminalitas yang kerap terjadi di lingkungan warga. Mulai dari tawuran, peredaran obat-obatan seperti tramadol, hingga kasus pencurian dinilai lebih sering terjadi di kawasan permukiman.

"Tawuran, penjualan tramadol, hingga pencurian justru banyak terjadi di wilayah warga," beber Justin.

Di sisi lain, ia mengingatkan adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, alokasi untuk sewa jasa CCTV tercatat mencapai Rp186,4 miliar.

Dengan kondisi tersebut, Justin menilai diperlukan penataan ulang prioritas kebijakan agar penggunaan anggaran lebih efektif. Ia mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan pemasangan CCTV benar-benar menyasar wilayah yang membutuhkan.

"Jangan hanya fokus di gedung tinggi, tapi juga di wilayah rawan dan permukiman," pungkas dia.

Sorotan ini menjadi pengingat agar kebijakan keamanan publik di Jakarta tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Kejelasan arah program dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh warga.