Tak Lagi Jual Bahan Mentah, NTT Genjot Klaster Rumput Laut Bernilai Tambah

KUPANG – Hilirisasi rumput laut menjadi strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas kelautan sekaligus mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan baku.

Melalui pengembangan industri pengolahan, rumput laut dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tinggi, seperti pangan, farmasi, kosmetik, hingga bahan baku industri.

Selain meningkatkan pendapatan petani dan devisa, hilirisasi juga mendorong terciptanya lapangan kerja, memperkuat rantai pasok domestik, serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Agar optimal, pengembangan hilirisasi perlu didukung oleh investasi, inovasi teknologi, kepastian pasokan bahan baku, dan perluasan akses pasar.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mempercepat pengembangan industri rumput laut melalui pembentukan lima klaster budi daya sebagai strategi membangun ekosistem usaha yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.

"Pemerintah Provinsi NTT terus membangun ekosistem industri rumput laut yang terintegrasi melalui pengembangan lima klaster budidaya, penyediaan bibit unggul, pembangunan kebun bibit, penguatan kapasitas pembudidaya, hingga pengembangan industri pengolahan," kata Pelaksana Tugas Kadis Kelautan dan Perikanan NTT Stefania Tunga Boro di Kupang, Rabu (29/7).

Pemprov NTT menilai rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulan daerah yang memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Namun, pengembangannya masih menghadapi berbagai tantangan, baik di sektor hulu maupun hilir.

Di sektor hulu, tantangan tersebut meliputi ketersediaan bibit unggul yang berkelanjutan, serangan penyakit seperti ice-ice serta dampak perubahan iklim terhadap kualitas perairan.

Selain itu juga, belum meratanya penerapan teknologi budidaya modern dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), serta pemanfaatan lahan budidaya yang masih belum optimal.

Sementara di sektor hilir, sebagian besar hasil panen rumput laut masih dipasarkan dalam bentuk rumput laut kering sebagai bahan baku sehingga nilai tambah lebih banyak dinikmati daerah yang memiliki industri pengolahan.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur logistik, akses pembiayaan, standardisasi mutu, sertifikasi produk, dan akses pasar ekspor juga masih menjadi pekerjaan rumah.

“Melalui pengembangan lima klaster budidaya, pemerintah daerah berharap rantai pasok rumput laut dapat diperkuat sekaligus mendorong tumbuhnya industri pengolahan di NTT agar nilai tambah komoditas tersebut dapat dinikmati masyarakat setempat,” ujar dia.

Pengembangan rumput laut juga diarahkan sejalan dengan prinsip ekonomi biru (blue economy), sehingga peningkatan produksi tetap memperhatikan kelestarian ekosistem pesisir dan laut.

Untuk mendukung upaya tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT bersama Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan serta berbagai mitra pembangunan terus melakukan pendampingan kepada pembudidaya melalui penyuluh perikanan.

Pendampingan meliputi penerapan CBIB, mulai dari pemilihan lokasi budidaya sesuai daya dukung lingkungan, penggunaan bibit berkualitas, pengaturan jarak tanam, pemeliharaan yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah budidaya, hingga teknik panen dan penanganan pascapanen.

Dia menambahkan, kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan investor terus diperkuat untuk menghadirkan inovasi teknologi budidaya yang lebih efisien, adaptif terhadap perubahan iklim, dan berkelanjutan.

Melalui strategi tersebut, Pemprov NTT menargetkan rumput laut tidak hanya menjadi komoditas unggulan daerah, tetapi juga motor penggerak ekonomi biru yang mampu meningkatkan daya saing, menciptakan nilai tambah, serta mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir di NTT.