Energi Bersih Digenjot, DEN: Era Diesel Pelan-Pelan Tamat

JAKARTA – Konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mencerminkan pergeseran strategis dari sistem energi berbasis bahan bakar fosil yang mahal dan rentan terhadap fluktuasi harga, menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan dan stabil.

PLTD selama ini menjadi solusi cepat, terutama di wilayah terpencil, namun biaya operasionalnya tinggi karena bergantung pada pasokan BBM dan logistik yang tidak efisien.

Dalam konteks ini, PLTS menawarkan alternatif dengan biaya marginal yang jauh lebih rendah setelah investasi awal terpenuhi.

Secara analitis, konversi ini tidak hanya berdampak pada efisiensi biaya jangka panjang, tetapi juga mengurangi beban subsidi energi serta emisi karbon.

Namun, tantangan utamanya terletak pada intermitensi energi surya dan kebutuhan sistem penyimpanan seperti baterai agar pasokan listrik tetap andal.

Selain itu, kesiapan infrastruktur dan skema pembiayaan juga menjadi faktor krusial dalam mempercepat transisi.

Dengan demikian, konversi PLTD ke PLTS bukan sekadar langkah teknis, melainkan bagian dari transformasi sistem energi nasional.

Keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan teknologi, kebijakan, dan model bisnis yang adaptif terhadap karakteristik wilayah Indonesia yang beragam.

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana mengatakan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sejalan dengan upaya pengembangan energi bersih dan mewujudkan ketahanan energi nasional.

“Ini sejalan dengan kebijakan internasional, meningkatkan ketahanan dan mengembangkan energi yang bersih. Pemerintah itu ingin dua-duanya, energi yang tahan tapi juga energinya makin bersih. Pendekatannya seperti itu,” kata Dadan saat ditemui di Jakarta, Rabu (8/4).

Adapun pemerintah dipastikan tengah bersiap untuk menghentikan operasional PLTD secara bertahap sebagai bagian dari strategi percepatan transisi energi baru terbarukan (EBT), dengan fokus utama pada pengembangan PLTS berkapasitas hingga 100 gigawatt.

Dadan menilai, konversi energi yang dilakukan bertahap dan beriringan dengan penyelesaian proyek PLTS itu perlu didukung dengan pemanfaatan energi alternatif eksisting di masing-masing wilayah, seperti energi surya hingga panas bumi.

“Kalau bisa energinya dibangkitkan dari (wilayah) setempat. PLTD ini, kan, berlokasi jauh, di tempat-tempat yang remote. Itu, kan, bawa BBM-nya juga susah, harganya juga mahal. Jadi digeser saja dengan pemanfaatan energi yang ada di situ, misalnya ada panas bumi, dan yang pasti ada (energi) surya,” kata dia.

Meski demikian, Dadan mengakui bahwa transisi tersebut tidak mudah, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T).

Ia mengatakan, pemerintah sebelumnya telah menginisiasi program dedieselisasi yang difokuskan ke daerah terpencil.

Program ini bertujuan untuk menurunkan biaya produksi listrik, mengurangi ketergantungan pada BBM, serta mempercepat transisi ke energi bersih di Indonesia.

“Kita sebetulnya ini kan sudah dirintis cukup lama ya, dulu namanya dedieselisasi, dan sekarang sudah berjalan, ada beberapa juga yang pendekatannya ke gas, ada beberapa yang pendekatannya kepada surya atau yang lainnya,” ujar Dadan.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Maret lalu mengatakan penghentian PLTD ini akan dilakukan secara paralel dengan penyelesaian proyek PLTS untuk menjaga stabilitas pasokan listrik.

Selain itu, konversi PLTD ke PLTS ini juga merupakan langkah efisiensi pemerintah di tengah tingginya harga minyak.