Dari Nafta ke LPG, Industri Petrokimia Cari Jalan Alternatif Keluar dari Tekanan Geopolitik

JAKARTA — Tekanan geopolitik di kawasan Timur Tengah (Timteng) mulai dirasakan industri petrokimia dalam negeri. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengungkapkan pelaku usaha terus mencermati arah pasar, terutama terkait pasokan bahan baku utama seperti nafta.

Struktur industri yang masih bergantung pada impor memperbesar kerentanan terhadap gejolak eksternal. Kebutuhan bahan baku yang tinggi belum sepenuhnya diimbangi oleh kapasitas produksi domestik.

"Untuk nafta kebutuhan 3 juta ton per tahun dan 100% impor. Untuk bahan baku plastik seperti PE (Polyethylene), PP (Polypropylene), PET (Polyethylene Terephthalate), PS (Polystyrene), dan PVC (Polyvinyl Chloride) dan lainnya sekitar 8 juta ton, dengan 50% masih impor," katanya, Senin (6/4)

Ketergantungan terhadap nafta menjadi titik krusial bagi industri ini dan Ia berharap pasokan nafta lancar. Gangguan distribusi sedikit saja dapat langsung memengaruhi rantai produksi. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, pelaku industri mulai membuka opsi penggunaan bahan baku alternatif. "Nol persen bea masuk LPG sebagai bahan baku alternatif. Pasokan gas," kata Fajar.

Ketersediaan energi dinilai menjadi faktor yang lebih mendesak dibandingkan relaksasi kebijakan fiskal. Tanpa jaminan pasokan yang stabil, efisiensi dan daya saing industri sulit dipertahankan di tengah tekanan global yang meningkat.

Di sisi lain, situasi global yang tidak menentu juga mendorong banyak negara memperketat pengamanan pasokan. Lonjakan permintaan di sejumlah kawasan menjadi sinyal meningkatnya kekhawatiran terhadap ketersediaan bahan baku di pasar internasional.

Upaya untuk mengurangi ketergantungan pada satu kawasan pun mulai dilakukan. Pelaku industri bersama pemerintah membuka komunikasi dengan berbagai negara alternatif sebagai sumber pasokan baru, meski konsekuensi logistik menjadi tantangan tersendiri.

"Sudah mulai komunikasi dengan Asia Tengah, Afrika, dan Amerika. Yang jelas lead time lebih lama, paling cepat sekitar 50 hari. Semua negara sedang berusaha untuk mengamankan feedstock" jelas Fajar.

Dalam kondisi seperti saat ini, persaingan mendapatkan bahan baku semakin ketat karena hampir semua negara berada dalam posisi yang sama, yakni mengamankan kebutuhan industri masing-masing. Strategic Research Manager di Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa durasi konflik menjadi faktor penentu utama dalam membaca arah dampaknya.

“Kalau kita melihat konflik Timur Tengah ini dalam kerangka skenario, kuncinya sebenarnya ada pada durasi. Selama konflik masih berkaitan dengan tujuan strategis seperti tekanan politik atau perubahan rezim, maka kecil kemungkinan selesai dalam waktu cepat. Artinya, yang kita hadapi bukan lagi sekadar gejolak jangka pendek, tapi tekanan yang bisa berubah menjadi lebih struktural,” ujarnya.

Meski demikian, dalam fase awal ini pemerintah dinilai masih memiliki ruang untuk merespons melalui kebijakan yang fleksibel, baik dari sisi fiskal maupun stabilitas nilai tukar. Namun, tantangan akan berubah signifikan jika konflik berlangsung lebih lama, misalnya hingga enam bulan atau lebih. Pada titik tersebut, tekanan dinilai tidak lagi bersifat sementara.

Dalam menghadapi situasi tersebut, Yusuf menekankan pentingnya respons kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga adaptif terhadap skenario jangka panjang.

“Dalam jangka pendek, pemerintah perlu menjaga fleksibilitas fiskal dan memastikan subsidi semakin tepat sasaran, sambil menjaga stabilitas nilai tukar. Tapi kalau konflik berlanjut lebih lama, penyesuaian yang lebih struktural menjadi tidak terhindarkan,” katanya.

Di sisi industri, terutama sektor yang bergantung pada energi dan bahan baku impor seperti kimia, diperlukan dukungan kebijakan agar tetap bertahan di tengah tekanan biaya.

“Dalam jangka pendek, yang paling mendesak adalah insentif fiskal yang targeted, seperti subsidi energi untuk industri kecil dan menengah yang paling rentan, insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam efisiensi energi, serta akses pembiayaan yang lebih longgar agar arus kas tetap terjaga,” jelas Yusuf.

Terkait opsi kebijakan impor energi, ia melihat adanya ruang untuk langkah darurat, namun tetap perlu kehati-hatian agar tidak berdampak pada sektor hulu domestik.

“Terkait bea masuk gas atau LPG impor, ini bisa menjadi opsi dalam situasi darurat, terutama untuk menekan biaya input dan mempercepat diversifikasi pasokan. Namun kebijakan ini sebaiknya bersifat temporer dan selektif,” ujarnya.

Dalam jangka panjang, tantangan yang lebih besar justru terletak pada struktur industri nasional yang masih bergantung pada impor, khususnya di sektor kimia. Padahal Indonesia memiliki potensi untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

“Selama ini kita memiliki bahan baku seperti gas, sawit, dan mineral, tetapi rantai industrinya tidak terbangun secara utuh. Akibatnya, kita mengekspor bahan mentah dan mengimpor produk turunannya,” kata Yusuf.

Karena itu, strategi hilirisasi dan integrasi industri dinilai menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Pengembangan petrokimia berbasis gas domestik, hilirisasi sawit ke oleokimia, serta pemanfaatan mineral untuk industri kimia lanjutan menjadi kunci. Di saat yang sama, pembangunan kawasan industri yang terintegrasi juga penting agar tercipta efisiensi dan daya saing yang lebih kuat dibanding produk impor,” pungkasnya.