Gubernur Pramono Dorong Persatuan Betawi, Perjuangan M.H. Thamrin Jadi Arah Kebijakan Kota

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pembangunan Jakarta ke depan harus berangkat dari nilai keberpihakan kepada masyarakat kecil dan persatuan sosial. Prinsip tersebut disebutnya sejalan dengan semangat perjuangan Pahlawan Nasional Mohammad Husni Thamrin yang relevan hingga hari ini.

Pramono menyampaikan bahwa M.H. Thamrin bukan sekadar tokoh sejarah Betawi, melainkan simbol perjuangan nasional yang berpihak pada rakyat. Nilai tersebut, menurutnya, harus diterjemahkan secara konkret dalam kebijakan pemerintahan, bukan berhenti pada penghormatan simbolik semata.

Ia menekankan bahwa kebijakan Pemprov DKI Jakarta saat ini diarahkan untuk memastikan akses layanan dasar yang adil dan merata. Program seperti Kartu Jakarta Pintar Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, pemutihan ijazah, serta jaminan kesehatan melalui BPJS disebut sebagai bentuk keberlanjutan nilai perjuangan tersebut.

Pramono juga menegaskan pentingnya memastikan pelayanan publik berjalan optimal hingga tingkat paling bawah. Karena itu, ia mengaku rutin turun langsung memantau puskesmas dan rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta guna memastikan masyarakat mendapat layanan yang layak.

Selain kebijakan sosial, Pramono memberi perhatian khusus pada posisi masyarakat Betawi dalam pembangunan Jakarta. Ia menyebut persatuan sebagai kunci agar masyarakat Betawi dapat berperan aktif dan strategis dalam dinamika kota global.

Menurutnya, Majelis Kaum Betawi memiliki peran penting sebagai wadah pemersatu sekaligus mitra pemerintah daerah. Tanpa persatuan internal, potensi budaya dan sosial Betawi dinilai tidak akan maksimal dalam mendukung pembangunan Jakarta.

Pramono juga menyinggung kerangka hukum yang memperkuat posisi Betawi sebagai identitas utama Jakarta. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta yang menegaskan budaya Betawi sebagai budaya utama ibu kota.

Berangkat dari regulasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta mulai mengarusutamakan identitas Betawi dalam berbagai aspek pembangunan kota. Mulai dari tampilan Balai Kota, transportasi umum, hingga ornamen ruang publik diarahkan untuk mencerminkan karakter Betawi.

Ia menargetkan kehadiran unsur Betawi tidak hanya bersifat dekoratif, tetapi menjadi identitas visual dan sosial Jakarta. Pramono meminta para arsitek dan perancang kota agar menjadikan nilai dan estetika Betawi sebagai referensi utama dalam setiap proyek pembangunan.

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi Fauzi Bowo menilai langkah Pemprov DKI Jakarta tersebut sebagai bentuk penghormatan nyata terhadap perjuangan M.H. Thamrin. Ia menilai kebijakan yang berpihak pada rakyat dan persatuan sosial merupakan esensi warisan Thamrin yang paling relevan saat ini.

Fauzi Bowo juga mengapresiasi rencana pemindahan patung M.H. Thamrin ke Jalan M.H. Thamrin serta revitalisasi museum yang mengabadikan tokoh tersebut. Menurutnya, langkah itu penting untuk menjaga ingatan kolektif sekaligus menguatkan identitas Jakarta.

Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar masyarakat Betawi hari ini adalah konsolidasi dan persatuan. Tanpa itu, potensi budaya, sosial, dan ekonomi Betawi tidak akan mampu menjawab perubahan Jakarta yang semakin kompleks.

Nilai persatuan yang diperjuangkan M.H. Thamrin dalam merangkul berbagai golongan disebut harus menjadi teladan bersama. Pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan mampu menjadikan warisan nilai tersebut sebagai fondasi membangun Jakarta yang inklusif dan berkeadilan.