Menteri ESDM: Pemerintah Percepat Hilirisasi demi Dorong Kemandirian Ekonomi Nasional

BOGOR - Pemerintah menegaskan percepatan program hilirisasi sebagai strategi utama mendorong kemandirian ekonomi nasional. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan nilai tambah domestik dari pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan proyek hilirisasi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Hambalang, Bogor. Pertemuan tersebut berlangsung pada hari Rabu (25/3), dengan fokus pembahasan terkait percepatan implementasi kebijakan hilirisasi nasional.

Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas langkah konkret untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Upaya tersebut diarahkan pada peningkatan nilai tambah domestik guna memperkuat struktur industri nasional ke depan.

Selain itu, pengurangan ketergantungan terhadap impor energi juga menjadi salah satu fokus utama pembahasan antara kedua pihak. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk menjaga ketahanan energi nasional dalam menghadapi dinamika global.

Bahlil melaporkan, dari total 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian sudah memasuki tahap peletakan batu pertama. Sementara proyek lainnya direncanakan mulai berjalan pada bulan depan sebagai bagian percepatan implementasi program nasional.

"Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi. Total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi," ujar Bahlil di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Rabu.

Selain proyek yang telah berjalan, pemerintah juga terus mematangkan rencana tambahan hilirisasi untuk meningkatkan investasi sektor strategis nasional. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat struktur industri nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyampaikan kondisi terkini harga komoditas energi dan mineral seperti batu bara dan nikel. Ia menegaskan bahwa dinamika pasar global terus dipantau pemerintah untuk menjaga stabilitas sektor energi nasional.

Bahlil memastikan belum ada perubahan kebijakan terkait pengelolaan komoditas batu bara dan nikel hingga saat ini. Pemerintah tetap mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan strategis terkait pengelolaan sumber daya tersebut.

Ia menekankan bahwa pemerintah membuka ruang relaksasi produksi secara terbatas dengan pendekatan yang terukur dan hati-hati.

"Yang namanya relaksasi terukur, terbatas dan tetap menjaga supply & demand dan harga,” ucap dia. ils/I-1