Sekretariat Wakil Presiden Gelar Dialog Kolaborasi Lintas Sektor Perkuat UMKM Perempuan

JAKARTA - Sekretariat Wakil Presiden mempertegas komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui forum Silaturahmi dan Dialog Kolaborasi lintas sektor di Jakarta, Kamis (19/3).

Forum yang mempertemukan kementerian, lembaga, hingga mitra strategis seperti perbankan dan platform digital ini fokus pada sinkronisasi langkah pemberdayaan UMKM, khususnya yang dikelola oleh kaum perempuan.

Di tengah upaya transformasi tersebut, Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa menyoroti urgensi penetapan indikator baku mengenai standarisasi "naik kelas" bagi pelaku usaha mikro agar proses pendampingan dan penyaluran bantuan dapat terukur secara akurat serta berdampak nyata pada kesejahteraan nasional.

"Sebagai bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat, kami menyelenggarakan silaturahmi dan dialog kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, dan organisasi masyarakat," kata Tina Talisa dikutip dari akun Instagram resminya @tina_talisa, Kamis.

Forum yang digelar dalam semangat Hari Perempuan Internasional itu dihadiri perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BPS (Badan Pusat Statistik), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), Kementerian UMKM.

Kemudian OJK (Otoritas Jasa Keuangan), KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), Badan POM, INDEF, UI, CORE Indonesia, serta berbagai mitra strategis seperti Fatayat NU, Aisyiyah, HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) Perempuan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), hingga badan usaha seperti PNM, Bank BRI, GoTo, Grab, dan Sampoerna.

Mantan jurnalis TV ini menjelaskan forum ini menjadi ruang untuk menyatukan langkah dalam mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan agar berjalan lebih terkoordinasi dan berdampak nyata.

"Tujuannya untuk mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan," ujarnya.

Selain itu, Tina juga menyoroti belum adanya indikator yang jelas dalam mendefinisikan kenaikan kelas UMKM.

Menurutnya, hal ini menjadi tantangan dalam mendorong transformasi usaha secara terukur.

"Kita itu belum punya kriteria apa yang dinamakan naik kelas. Jadi kita sering kali, mari kita dorong naik kelas. How do we define naik kelas? Dari mikro ke kecil kah? Karena nambah pegawai kah? Karena nambah aset kah? Karena nambah omset kah? Karena nambah literasi keuangannya atau apa?" kata Tina.

Dalam diskusi tersebut, berbagai pemangku kepentingan menyampaikan pandangan terkait tantangan dan peluang penguatan UMKM serta ekonomi perempuan. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki menyoroti masih rendahnya proporsi wirausaha perempuan di Indonesia.

"Ini kalau kita lihat dari sisi proporsi wirausaha perempuan itu mungkin baru sekitar 37 persen,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kemeninves/BKPM Riyatno menekankan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM, khususnya usaha mikro, melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).