Waspada! APBN 2026 Catat Defisit Meski Cuma 0,53% dari PDB

JAKARTA – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan kondisi di mana pengeluaran pemerintah melebihi penerimaan negara dalam satu periode anggaran.

Defisit ini bisa menjadi alat fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja publik yang lebih tinggi, misalnya untuk infrastruktur, subsidi, dan program sosial.

Namun, jika tidak dikelola dengan hati-hati, defisit yang terlalu besar berisiko menambah beban utang, meningkatkan biaya bunga, dan menekan stabilitas fiskal jangka panjang.

Efektivitas pengelolaan defisit APBN sangat bergantung pada komposisi belanja dan sumber pendapatan, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Defisit yang diarahkan pada investasi produktif cenderung berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sementara defisit yang digunakan untuk konsumsi nonproduktif bisa memperbesar risiko fiskal tanpa memberi manfaat ekonomi jangka panjang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 mencatatkan defisit 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp135,7 triliun per akhir Februari 2026.

APBN 2026 diproyeksikan mengalami defisit Rp698,15 triliun, atau setara 2,68 persen terhadap PDB.

“Defisit APBN tercatat sekitar Rp135,7 triliun atau 0,53 persen dari PDB yang masih berada dalam koridor desain APBN 2026,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu (11/3).

Ia menyatakan APBN per Februari 2026 mencetak defisit meski pendapatan negara meningkat sebesar 12,8 persen (year-on-year/yoy) menjadi Rp358 triliun, atau 11,4 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun.

Kinerja positif tersebut didorong oleh penerimaan perpajakan yang terealisasi sebesar Rp290 triliun atau 10,8 persen dari target.

Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan pajak yang tumbuh 30,4 persen yoy mencapai Rp245,1 triliun (10,4 persen dari target) serta kepabeanan dan cukai yang terkontraksi 14,7 persen yoy menjadi Rp44,9 triliun (13,4 persen dari target).

“Ini terutama dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas dan produksi industri. Tapi, informasi terakhir, data kemarin sudah tumbuh lagi secara year-on-year untuk cukai, itu tumbuhnya sudah 7 persen, jadi kami ke depannya mengharapkan target penerimaan bea cukai tercapai, bahkan mungkin bisa melebihi (target),” kata Purbaya.

Sementara itu, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp68 triliun atau 14,8 persen dari target, terkontraksi 11,4 yoy.

Penurunan pertumbuhan tersebut salah satunya karena serapan PNBP mengalami penyesuaian sejak komponen penerimaan dari dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beralih ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Dari sisi belanja, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp493,8 triliun atau 12,8 persen dari target, melonjak 41,9 persen yoy.

Purbaya menuturkan lonjakan belanja negara tersebut salah satunya disebabkan oleh kebijakan pihaknya untuk mendorong anggaran belanja agar direalisasikan lebih merata sepanjang tahun, sehingga dampak belanja pemerintah terhadap perekonomian nasional dapat lebih terlihat.

Pihaknya pun optimistis pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen yoy masih dapat dicapai hingga akhir tahun mendatang.

“Belanja ini diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong aktivitas ekonomi sejak awal tahun,” ucapnya.

Pertumbuhan belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai 63,7 persen yoy dengan realisasi Rp346,1 triliun atau 11,0 persen dari target.

Sedangkan komponen belanja kementerian/lembaga meningkat 85,5 persen yoy dengan nilai realisasi tercatat sebesar Rp155,0 triliun atau 10,3 persen dari target.

Sedangkan belanja non-K/L terealisasi sebesar Rp191,0 triliun atau 11,7 persen dari target, tumbuh 49,4 persen yoy.

Realisasi transfer ke daerah (TKD) naik 8,1 persen yoy dengan realisasi Rp147,7 triliun atau 21,3 persen dari target.

Dengan kinerja tersebut, keseimbangan primer tercatat defisit Rp35,9 triliun, masih berada dalam ambang batas proyeksi APBN 2026 sebesar defisit Rp89,7 triliun.

Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp164,2 triliun atau 23,8 persen dari target.

“Jadi, secara keseluruhan kombinasi pendapatan negara yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi untuk mendorong ekonomi, serta defisit yang tetap terkendali, menunjukkan bahwa APBN terus berperan optimal sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuh Purbaya.