Setoran Pajak Ngebut 30,4%, Tapi APBN Februari Tetap Boncos Rp135,7 Triliun

JAKARTA – Di atas kertas, kabar tentang penerimaan pajak yang masih tumbuh seharusnya menjadi angin segar bagi kas negara.

Namun realitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Februari justru menunjukkan cerita yang sedikit ironis: pemasukan memang naik, tetapi dompet negara tetap saja mencatat defisit.

Ibarat seseorang yang gajinya bertambah, tetapi tagihan dan kebutuhan hidup meningkat lebih cepat, saldo di rekening pun tetap menipis.

Situasi ini menggambarkan tantangan klasik pengelolaan fiskal. Di satu sisi pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan, terutama dari pajak.

Di sisi lain, kebutuhan belanja negara—mulai dari program sosial hingga pembangunan—terus menekan ruang fiskal. Hasilnya, meski mesin pajak tampak bekerja, APBN tetap harus menelan kenyataan bahwa pemasukan belum mampu mengejar laju pengeluaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencetak defisit sebesar Rp135,7 triliun atau 0,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 28 Februari 2026, meski penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar 30,4 persen.

“Pengumpulan pajak di dua bulan pertama tahun 2026 ini tumbuh sebesar 30 persen, baik di Januari maupun Februari, artinya stabil di sana. Dan kami pastikan itu akan stabil terus ke depan,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (6/3).

Secara rinci, pendapatan negara terkumpul sebesar Rp358 triliun atau 11,4 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun, tumbuh sebesar 12,8 persen.

Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp290 triliun atau 10,8 persen dari target, tumbuh sebesar 20,5 persen.

Penerimaan ini diperoleh dari pengumpulan pajak sebesar Rp245,1 triliun (10,4 persen dari target, tumbuh 30,4 persen) serta kepabeanan dan cukai Rp44,9 persen (13,4 persen dari target, terkoreksi 14,7 persen).

Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terkumpul sebesar Rp68 triliun atau 14,8 persen dari target, turun sebesar 11,4 persen.

Dari sisi belanja negara, nilai realisasi mencapai Rp493,8 triliun atau 12,8 persen dari target Rp3.842,7 triliun, meningkat sebesar 41,9 persen.

Belanja pemerintah pusat telah tersalurkan sebesar Rp345,1 triliun atau 11 persen dari target, melonjak 63,7 persen.

Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp155 triliun (10,3 persen dari target, tumbuh 85,5 persen), sedangkan belanja non-K/L tercatat sebesar Rp191 triliun (11,7 persen dari target, naik 49,4 persen).

Untuk transfer ke daerah (TKD), nilai realisasi tercatat sebesar Rp147,7 triliun atau 21,3 persen dari target, tumbuh sebesar 8,1 persen.

Dengan kinerja itu, keseimbangan primer mengalami defisit Rp35,9 triliun. Keseimbangan primer mencerminkan kemampuan negara mengelola utang.

Sedangkan pembiayaan terealisasi sebesar Rp164,2 triliun atau 23,8 persen dari target APBN sebesar Rp689,1 triliun.