Komisi I DPR Nilai Status Siaga 1 TNI Tak Relevan dengan Karakter Konflik Timur Tengah

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai kebijakan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menetapkan status Siaga 1 bagi seluruh pasukan tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan konflik di Timur Tengah. Menurutnya, karakter perang modern saat ini lebih banyak memanfaatkan teknologi canggih dibandingkan pengerahan pasukan darat secara langsung.

Penilaian tersebut disampaikan Hasanuddin menanggapi surat telegram Panglima TNI yang menetapkan status Siaga 1 sebagai respons terhadap eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Kebijakan itu disebut berkaitan dengan perkembangan situasi keamanan global yang dinilai perlu diantisipasi oleh Indonesia.

"Tidak klopnya begini. Di atas itu kan disebutkan bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan situasi keamanan karena adanya perang Iran vs Amerika-Israel di Timur Tengah, maka situasi dinyatakan Siaga 1," ujar TB Hasanuddin, Senin (9/3/2026).

Hasanuddin menjelaskan bahwa dinamika peperangan di Timur Tengah saat ini tidak lagi menempatkan pasukan konvensional sebagai ujung tombak. Sebaliknya, berbagai operasi militer lebih banyak mengandalkan teknologi seperti rudal, drone, hingga serangan udara.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pengerahan pasukan darat dalam skema patroli konvensional menjadi kurang relevan jika dikaitkan langsung dengan konflik yang terjadi di kawasan tersebut. Ia menilai pendekatan keamanan seharusnya menyesuaikan dengan karakter ancaman yang berkembang.

"Tapi deployed-nya, penggunaan pasukannya kalau kita lihat berdasarkan kenyataan perang itu menggunakan peluru kendali, drone, pesawat udara. Nah, kalau yang ditempatkan misalnya pasukan satuan-satuan biasa untuk patroli di gang-gang di darat kan irrelevant," katanya.

Sebelumnya, TNI telah mengonfirmasi penetapan status Siaga 1 bagi seluruh pasukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi keamanan global. Kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari evaluasi terhadap kondisi keamanan nasional.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan seluruh prajurit menghadapi potensi ancaman. Menurutnya, TNI memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara.

"Perlu saya sampaikan bahwa sesuai yang diamanatkan dalam UU TNI, salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara," ujar Aulia Dwi Nasrullah, Minggu (8/3/2026).

Ia menegaskan kebijakan peningkatan kesiapsiagaan pasukan merupakan bagian dari langkah preventif yang dilakukan oleh TNI. Kebijakan tersebut juga dilakukan sebagai respons terhadap dinamika keamanan global yang dinilai perlu diantisipasi.

Penetapan status Siaga 1 diharapkan dapat memastikan kesiapan operasional seluruh unsur TNI apabila terjadi situasi yang membutuhkan respons cepat. Pemerintah dan TNI juga terus memantau perkembangan konflik internasional yang berpotensi berdampak pada stabilitas kawasan.