Penelitian IPB: Program Cetak Sawah Rakyat di Papua Berhasil Lewat Partisipasi Warga

Kabupaten Bogor - Hasil penelitian IPB University menyatakan program cetak sawah rakyat di Papua berhasil dikembangkan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan lahan.

Hal itu disampaikan Peneliti Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB (PSP3-IPB) Fredian Tonny Nasdian saat mempertahankan disertasinya berjudul Komunitas Pertanian Pangan Berkelanjutan di Merauke: Penetrasi Neoliberal dalam Transformasi Tata Kelola Lokal di Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (15/6).

Fredian mengatakan program cetak sawah rakyat seluas 20 ribu hektare di Merauke dan sekitar 9 ribu hektare di Sorong dijalankan bersama masyarakat desa, baik orang asli Papua maupun transmigran, melalui proses partisipasi dan negosiasi.

"Program cetak sawah rakyat dilakukan melalui pendekatan partisipatoris bersama penduduk desa, baik orang asli maupun transmigran," katanya.

Menurut dia, lahan yang digunakan tetap menjadi milik masyarakat karena warga secara sukarela meminjamkan lahan untuk pengembangan sawah. Pelaksanaan program juga disesuaikan dengan kebutuhan warga, termasuk mempertahankan kawasan hutan di sekitar lahan pertanian dan menghindari area dengan kemiringan tinggi.

Pendekatan tersebut, lanjutnya, berbeda dengan sejumlah program pengembangan pertanian skala besar yang selama ini dinilai mengabaikan aspek sosial dan ekologis masyarakat setempat.

Penelitian yang dilakukan pada Juni hingga November 2025 itu mencakup 46 kampung di sembilan distrik Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kajian dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, serta survei terhadap 594 responden.

Hasil penelitian menunjukkan komunitas yang didominasi eks transmigran memiliki peluang keberlanjutan program paling tinggi. Posisi berikutnya ditempati komunitas campuran orang asli Papua dan eks transmigran, sedangkan komunitas yang didominasi orang asli Papua dengan pola mata pencaharian subsisten tradisional memiliki peluang keberlanjutan yang lebih rendah.

Fredian menjelaskan ketahanan dan swasembada pangan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga menyangkut tata kelola yang menentukan akses masyarakat terhadap sumber daya, pengambilan keputusan, dan distribusi manfaat pembangunan.

Ia menilai keberhasilan program cetak sawah rakyat tidak cukup diukur dari luas lahan yang dicetak maupun volume produksi yang dihasilkan.

"Keberhasilan Cetak Sawah Rakyat Merauke 2025 tidak cukup dinilai dari luasan dan tonase, tetapi dari kemampuan tata kelola memelihara legitimasi sosial, mengelola kerumitan spasial, dan membagi manfaat secara adil di dalam komunitas," katanya.

Dalam penelitian tersebut, Fredian memperkenalkan konsep sodality governance, yakni tata kelola hibrida yang menggabungkan target peningkatan produksi pangan dengan keadilan sosial dan kedaulatan komunitas lokal.

Secara empiris, konsep itu diwujudkan melalui pembentukan Brigade Pangan yang melibatkan petani milenial dari komunitas orang asli Papua dan eks transmigran dengan memadukan nilai-nilai lokal dan pengalaman pertanian modern.

Ia merekomendasikan agar pemerintah memenuhi prasyarat perlindungan sosial dan ekologis dalam setiap program perluasan cetak sawah rakyat serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis.

Menurut dia, pendekatan tersebut diperlukan agar target swasembada pangan dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.