Bangun Kawasan Pesisir, Papua Siapkan 121 Kampung Nelayan Merah Putih

JAYAPURA – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Papua menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal.

Melalui konsep ini, pemerintah tidak hanya menyediakan infrastruktur dasar seperti tempat pendaratan ikan, fasilitas penyimpanan, dan akses logistik, tetapi juga mendorong penguatan rantai nilai sektor perikanan agar hasil tangkapan nelayan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Selain itu, pembangunan kampung nelayan yang terintegrasi juga penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia.

Dengan dukungan infrastruktur, akses pasar, serta pembinaan usaha, kawasan pesisir di Papua berpotensi berkembang menjadi pusat ekonomi baru berbasis sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menargetkan pembangunan 121 Kampung Nelayan Merah Putih untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir sekaligus memaksimalkan potensi kelautan di provinsi tersebut.

"Kami mengusulkan sekitar 200 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih kepada pemerintah pusat, namun dari jumlah tersebut sebanyak 121 lokasi dinilai telah siap untuk dibangun," katanya usai menghadiri sosialisasi kampung nelayan merah putih di Papua, bertempat ruang rapat Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Kamis (5/3).

Menurut Fakhiri, kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih di Papua sangat dinanti oleh masyarakat karena itu sangat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

"Kami sangat bersyukur Presiden Prabowo dan Menteri Kelautan dan Perikanan memberi perhatian besar bagi Papua," ujar dia.

Terlebih lagi, menurut dia, Dirjen Perikanan Tangkap hadir langsung untuk melihat bagaimana mendorong pembangunan ekonomi Papua melalui sektor kelautan.

"Seperti diketahui Papua memiliki potensi kelautan yang sangat besar karena sebagian besar wilayahnya merupakan perairan dengan banyak kawasan pesisir yang dihuni masyarakat nelayan," katanya.

Dia menambahkan karena itu pengembangan kampung nelayan tidak hanya berfokus pada aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga harus diikuti dengan pembangunan industri pengolahan hasil laut.

“Kami akan berangkat dari pengelolaan laut yang baik agar tidak hanya tangkap ikan, tetapi juga membangun industrinya sehingga memberi nilai tambah bagi masyarakat,” ujar dia.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan usulan pemerintah daerah terkait pembangunan kampung nelayan tersebut sedang dalam tahap survei.

"Tim kementerian saat ini turun langsung ke berbagai wilayah di Tanah Papua untuk menindaklanjuti usulan pemerintah daerah terkait pembangunan kampung nelayan," katanya.

Menurut Latif, saat ini turun ke Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

"Hingga saat ini terdapat 179 titik lokasi yang telah terdata dari seluruh provinsi di Tanah Papua, ditambah 29 titik usulan baru yang masih akan diverifikasi melalui survei lapangan," ujar dia.