Perang di Timur Tengah, Momentum Lebih Serius Transisi ke Energi Terbarukan

Optimalisasi kilang domestik dinilai menjadi langkah strategis untuk memitigasi risiko gangguan pasokan.

JAKARTA - Setiap ada konflik bersenjata di kawasan strategis terutama yang melibatkan negara produsen pangan dan energi, maka dampaknya akan terasa ke negara-negara importir termasuk Indonesia. Maka tidak heran, begitu ada faktor geopolitik yang menyebabkan instabilitas keamanan, maka saat itu pula menggugah kesadaran bangsa untuk mengupayakan kemandirian pangan dan energi. 

Begitu pula yang terjadi di Indonesia, terutama dalam dua perang terakhir yaitu saat Russia menganeksasi Ukraina dan terakhir, saat Israel bersama Amerika Serikat (AS) menyerang Iran.

Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, perang di Timur Tengah saat ini harus menjadi momentum untuk lebih serius mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) di dalam negeri sebagai substitusi energi fosil yang kini dipastikan jalur distribusinya terkendala.

“Energi fosil harus mulai digantikan oleh EBT,” kata Nailul.

Pengembangan mobil listrik hingga pembangkit energi industri seharusnya sudah mulai dipikirkan dari EBT.

“Teknologi panel surya seharusnya bisa mempunyai peran penting dalam suplai energi ke industri dan juga dari pembangkit listrik. Begitu juga mobil listrik harus digerakkan oleh sumber energi yang bersih,” katanya.

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas juga mendorong penguatan energi dan ekonomi nasional sebagai imbas eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan AS.

Ibas mengatakan situasi tersebut berpotensi memperluas instabilitas geopolitik global serta memberikan tekanan serius terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

Menurut dia, konflik di kawasan strategis penghasil energi dunia ini tidak hanya berdampak pada negara yang terlibat langsung, tetapi juga membawa konsekuensi luas terhadap stabilitas energi, jalur perdagangan internasional, inflasi global, dan keamanan kawasan.

Secara spesifik, Ibas menyoroti Selat Hormuz yang merupakan jalur perdagangan energi vital di dunia. Mengingat Iran berbatasan langsung dengan jalur sempit itu, sehingga eskalasi konflik berisiko memicu hambatan distribusi atau bahkan penutupan jalur.

Selat Hormuz sendiri merupakan urat nadi bagi 20 hingga 30 persen konsumsi minyak dunia setiap harinya, sekaligus jalur utama bagi gas alam cair (LNG) dari Qatar. Jika stabilitas di selat tersebut terganggu, dunia akan menghadapi kejutan pasokan.

Jangan Lengah

Secara terpisah, Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Tetty Paruntu, meminta PT Pertamina (Persero) memperkuat langkah antisipatif dalam pengadaan dan distribusi energi nasional sebagai respons terhadap ketegangan geopolitik yang kembali memicu lonjakan volatilitas harga minyak dunia.

“Kita tidak boleh lengah. Stabilitas energi adalah fondasi stabilitas ekonomi nasional,” kata Christiany di Jakarta, Selasa.

Dalam asumsi APBN 2026, harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok sebesar 70 dollar AS per barel, namun perkembangan situasi global berpotensi mendorong harga melampaui angka tersebut dan memberi tekanan serius terhadap fiskal.

Ia pun mengingatkan bahwa Indonesia saat ini masih mengimpor minyak mentah, BBM, dan LPG dengan nilai mencapai sekitar 15 miliar dollar AS atau setara lebih dari 250 triliun per tahun. Ketergantungan pada pasokan dari kawasan Timur Tengah membuat Indonesia sangat sensitif terhadap gejolak harga global.

Setiap kenaikan harga minyak mentah di atas asumsi APBN dapat berdampak langsung pada peningkatan beban subsidi dan kompensasi energi. Jika harga minyak dunia melonjak hingga mendekati 80-100 dollar AS per barel sebagaimana diproyeksikan sejumlah analis global, tekanan terhadap APBN, nilai tukar rupiah, serta inflasi domestik berpotensi meningkat.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kecukupan stok dan kelancaran distribusi, terutama periode Ramadan dan Idul Fitri di mana konsumsi energi masyarakat meningkat signifikan. Penguatan cadangan operasional, diversifikasi sumber impor, serta optimalisasi kilang domestik dinilai menjadi langkah strategis untuk memitigasi risiko gangguan pasokan.

Diminta dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan perang di Timur Tengah menyebabkan jalur perdagangan energi fosil tertutup. Hal itu merupakan momen tepat untuk mengakselerasi transisi energi di dalam negeri.

Fabby memenilai, krisis di Timur Tengah menjadi kesempatan Indonesia untuk mengkaji ulang strategi mencapai swasembada dan ketahanan energi nasional. Pasokan energi Indonesia yang didominasi oleh energi fosil merupakan sumber kerentanan energi.

“Pasokan energi kita sangat rentan terhadap gejolak geopolitik dan dinamika Timur Tengah. Tidak saja itu, kenaikan harga energi fossil membuat kita menghadapi lonjakan subsidi, melebarnya defisit anggaran dan tekanan pada nilai tukar,”tegas Fabby.

Untuk mengatasi tantangan itu, perlu ada upaya untuk mengurangi volatilitas pasokan energi dengan cara mempercepat diversifikasi minyak dan liquefied petroleum gas (LPG), elektrifikasi memasak untuk mensubstitusi LPG.

Hal lainnya yang perlu diakseleratif lanjut Fabby ialah dengan memperbesar elektrifikasi kendaraan atau sarana transportasi untuk menjaga laju permintaan bahan bakar minyak (BBM) serta mendorong pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Atap di perkotaan guna menurunkan konsumsi BBM dan gas.

Sementara itu, akademisi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Muhammad Yamin menilai konflik di Timur Tengah menjadi ujian serius bagi ketahanan energi Indonesia di tengah ketergantungan tinggi terhadap impor minyak dan volatilitas harga energi global.

“Konflik di Timur Tengah bukan hanya persoalan geopolitik regional, tetapi langsung menguji ketahanan energi Indonesia karena struktur impor kita masih sangat besar,” kata Dosen Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed Purwokerto itu.

Bagi Indonesia yang masih mengimpor sekitar 50 persen kebutuhan minyaknya, kondisi tersebut akan berdampak langsung pada APBN.

“Ketahanan energi adalah bagian dari kedaulatan ekonomi. Selama ketergantungan impor masih tinggi, setiap gejolak geopolitik global akan langsung terasa di dalam negeri,” kata Yamin.