Pemerintah Diminta Jaga Arah Swasembada di Tengah ART RI-AS

Indonesia harus belajar dari AS untuk teknologi pertanian-nya agar produktivitas bisa meningkat, sehingga ke depan tidak perlu impor.

Jakarta – Pemerintah diminta tetap menjaga arah kebijakan swasembada pangan meski kerja sama dagang melalui skema Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–Amerika Serikat (AS) senilai 4,5 miliar dollar AS mulai berjalan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai fasilitasi impor produk pertanian tidak boleh melemahkan produksi dalam negeri.

Seperti dikutip dari Antara, menurut Esther, kebijakan pangan harus tetap berfokus pada peningkatan produktivitas, efisiensi distribusi, serta perlindungan petani agar kerja sama perdagangan justru memperkuat ketahanan pangan nasional, bukan meningkatkan ketergantungan impor.

“Kebijakan pangan nasional harus tetap berorientasi pada penguatan produksi dalam negeri meski kerja sama perdagangan internasional terus berkembang. Instrumen kebijakan harus mendorong swasembada pangan dan distribusi pangan yang efisien,” kata Esther di Jakarta, Senin (2/3).

Ia menegaskan peningkatan produktivitas dan efisiensi distribusi menjadi faktor penting agar kerja sama dagang tidak melemahkan daya saing petani domestik, melainkan memperkuat fondasi produksi nasional. Menurutnya, Indonesia justru dapat memanfaatkan kerja sama dengan AS untuk transfer teknologi pertanian.

"Kita bisa belajar dari AS untuk teknologi pertanian-nya agar produktivitas bisa meningkat, sehingga ke depan tidak perlu impor karena sudah swasembada dan harga bisa lebih murah lewat distribusi yang efisien," ujarnya.

Data pemerintah menunjukkan ekspor Indonesia ke AS pada 2025 mencapai 31 miliar dollar AS atau sekitar 11 persen dari total ekspor nasional sebesar 282,9 miliar dollar AS. Sementara impor komoditas pertanian dari AS tercatat sekitar 1,21 miliar dollar AS dari total impor kelompok komoditas yang sama sebesar 13,2 miliar dollar AS atau sekitar 9,2 persen.

Esther menambahkan kebijakan pangan harus tetap mengedepankan pemenuhan kebutuhan dari dalam negeri sebelum membuka keran impor. “Pemenuhan kebutuhan pangan harus tetap diutamakan dari domestik sehingga lebih terkendali dan transparan dalam perizinannya dan tidak menimbulkan praktik rent seeker,” katanya.

Ia mengingatkan petani akan berada pada posisi rentan apabila kebijakan impor tidak diimbangi perlindungan yang memadai. Karena itu, kerja sama perdagangan perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional yang lebih luas, termasuk menjaga akses pasar ekspor sekaligus melindungi pasar domestik.

"Penguatan hilirisasi dan peningkatan produktivitas harus diimbangi kebijakan yang berorientasi pada swasembada," tuturnya. Pemerintah juga dinilai perlu melakukan evaluasi kebijakan secara berkala agar keseimbangan antara akses pasar global dan ketahanan pangan nasional tetap

Beras Khusus

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan rencana impor beras dari AS hanya berupa beras khusus dan tidak berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat. Volume impor tersebut diperkirakan sekitar 1.000 ton dan tidak akan beredar luas di pasar domestik.

"Nah kalau beras khusus, ada juga beras buat orang yang kena gula gitu. Kita yang jelas bukan beras yang buat makanan kita," ujar Zulkifli di Jakarta.

Menurutnya, beras khusus umumnya diperuntukkan bagi segmen tertentu, seperti restoran internasional atau konsumen dengan kebutuhan kesehatan khusus, termasuk beras dengan karakteristik tertentu bagi penderita diabetes. Ia mencontohkan praktik serupa dalam kerja sama perdagangan dengan Jepang, di mana restoran Jepang mengimpor beras varietas spesifik langsung dari negara asalnya.

"Mahal itu, 100 ribu lebih 1 kilo kan. Siapa mau beli kan, yang beli kan yang makan di restoran Jepang aja, kalau yang Jepang kan gitu," jelasnya.