Peternak Minta Regulasi Diperkuat, Harga Ayam Jangan Dibiarkan Berfluktuasi Liar

JAKARTA – Upaya menstabilkan harga ayam memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus melindungi keberlanjutan usaha peternak.

Fluktuasi harga yang terlalu tajam dapat merugikan konsumen saat harga melonjak dan menekan pendapatan peternak ketika harga jatuh di bawah biaya produksi.

Karena itu, keseimbangan antara pasokan dan permintaan perlu dijaga melalui pengelolaan produksi, distribusi yang efisien, serta penguatan data rantai pasok.

Stabilitas harga ayam tidak hanya berdampak pada sektor peternakan, tetapi juga berkontribusi terhadap pengendalian inflasi pangan yang menjadi salah satu komponen utama pengeluaran rumah tangga.

Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) mendorong perbaikan tata kelola impor bahan baku pakan dan rantai pasok, guna menstabilkan harga ayam serta menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat.

Ketua Umum Permindo, Kusnan menilai rendahnya harga ayam hidup (live bird/LB) yang berlangsung berkepanjangan saat ini tidak dapat dijelaskan hanya faktor kelebihan pasokan (over supply) semata.

"Di balik jatuhnya harga ayam di tingkat peternak, terdapat persoalan struktural yang saling berkaitan mulai dari tata kelola impor bahan baku pakan, tekanan likuiditas industri pakan, hingga melemahnya posisi tawar peternak rakyat," katanya dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu (24/6).

Saat ini harga ayam hidup di berbagai sentra produksi berada pada kisaran Rp15.000-Rp17.000 per kilogram, sedangkan biaya pokok produksi (HPP) telah mencapai sekitar Rp22.000 per kilogram.

Di sisi lain, harga pakan sebagai komponen biaya terbesar meningkat menjadi Rp8.600-Rp9.500 per kilogram atau naik sekitar Rp1.000 per kilogram dibandingkan periode sebelumnya.

Kondisi tersebut membuat peternak rakyat mengalami kerugian sekitar Rp5.000-Rp7.000 per kilogram ayam yang dijual atau mencapai Rp8.000-Rp10.000 per ekor dengan rata-rata bobot panen 2 kilogram.

Permindo menyebut situasi tersebut sebagai cost-price squeeze, yakni ketika biaya produksi terus meningkat sementara harga jual justru menurun, sehingga margin usaha peternak tergerus dan mengancam keberlanjutan usaha.

Menurut Kusnan, peternak rakyat tidak hanya menghadapi krisis harga ayam, tetapi juga krisis margin usaha akibat kenaikan harga pakan yang tidak terkendali.

Permindo menilai akar persoalan juga dipicu perubahan mekanisme pengadaan bahan baku pakan impor yang semakin terkonsentrasi melalui satu pintu dengan sistem cash before delivery (CBD).

Mekanisme itu meningkatkan kebutuhan modal kerja industri pakan, terutama bagi pabrik skala menengah dan kecil yang memiliki keterbatasan likuiditas.

Tekanan tersebut kemudian mendorong percepatan penagihan kepada peternak sehingga banyak peternak terpaksa menjual ayam lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan pembayaran pakan, bibit ayam (day old chicken/DOC), obat-obatan, tenaga kerja, dan operasional kandang.

Praktik panic selling yang terjadi secara bersamaan di berbagai sentra produksi membuat posisi tawar peternak semakin lemah dan harga ayam hidup semakin tertekan hingga berada di bawah harga acuan pemerintah.

Permindo menilai kondisi ini mencerminkan teori bullwhip effect dalam rantai pasok, yaitu gangguan di sektor hulu yang menghasilkan dampak lebih besar di sektor hilir.

Organisasi itu pun meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola impor bahan baku pakan, menyediakan pembiayaan rantai pasok, membentuk buffer stock nasional, memperkuat program serapan ayam hidup dan karkas.

Selain itu membangun sistem data perunggasan yang lebih transparan guna menjaga keberlanjutan peternak rakyat dan ketahanan pangan nasional.