Bappenas Perkuat Akses Keuangan Syariah di Kalimantan Selatan untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

BANJARMASIN - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memperkuat penetrasi akses keuangan inklusif berbasis data di Kalimantan Selatan guna memacu nilai tambah sektor produktif dan memperkokoh pertumbuhan ekonomi daerah.

“Formulasi kebijakan untuk mengungkit potensi ekonomi di Kalimantan Selatan kini bertumpu pada pemanfaatan data seperti Indeks Keuangan Akses Daerah (IKAD),” kata Direktur Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bappenas Rosy Wediawaty saat memberikan materi pada Rapat Koordinasi Daerah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kalsel 2026 di Banjarmasin, Senin (23/2).

Ia menyampaikan bahwa potensi desa dan berbagai sektor di Kalimantan Selatan perlu dijembatani dengan akses keuangan yang inklusif agar pelaku di sektor produktif dapat meningkatkan nilai tambah dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Berdasarkan data profil daerah, struktur ekonomi Kalimantan Selatan saat ini masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 29,47 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),” ucapnya.

Namun, Rosy menyoroti besarnya peluang pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang 11,55 persen, serta sektor industri pengolahan sebesar 10,95 persen.

Menurut dia, kekuatan ekonomi akar rumput di provinsi tersebut terlihat dari sebaran 849 desa yang berbasis tanaman pangan dan 634 desa di sektor perkebunan.

Selain itu, tercatat sebanyak 119 desa fokus pada perikanan dan 30 desa pada sektor hortikultura.

"Data ini menjadi basis bagi kami untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, terutama dalam mengoptimalkan potensi desa yang sangat beragam ini," katanya.

Guna mendukung ekosistem ekonomi tersebut, Rosy memaparkan bahwa infrastruktur ekonomi di Kalimantan Selatan telah tersedia cukup masif, mencakup 1.054 pasar, 822 mini market, serta 1.647 restoran atau rumah makan.

Selain itu, sisi penguatan modal juga didukung oleh kehadiran 214 Koperasi Unit Desa (KUD) dan 244 Koperasi Simpan Pinjam yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut.

“Bappenas terus mendorong sinkronisasi antara ketersediaan infrastruktur fisik dengan kemudahan akses pembiayaan syariah untuk memastikan transformasi ekonomi digital di Kalimantan Selatan berjalan beriringan dengan kearifan lokal,” ujar Rosy.