Lima Dokumen Strategis Diluncurkan untuk Perkuat Pengelolaan Ekosistem Darat dan Laut

JAKARTA — Pengelolaan ekosistem darat, pesisir, dan laut secara terpadu dinilai membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat. Pendekatan holistik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek pelestarian lingkungan, tetapi juga perbaikan tata kelola, penguatan inklusivitas, serta pengembangan skema pendanaan yang berkelanjutan.

Hal tersebut menjadi sorotan utama dalam acara Solusi Day: Integrasi Darat dan Laut untuk Indonesia Tangguh dan Lestari yang digelar di Jakarta pada Senin (28/9/2026).

Kegiatan strategis ini diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan penuh dari Pemerintah Jerman melalui GIZ Indonesia & ASEAN di bawah area kerja sama Resilient Nature, khususnya program keanekaragaman hayati (Biodiversity).

Inisiatif ini merupakan bagian dari Proyek Solusi—atau Proyek Solusi Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terpadu di Indonesia—yang dilaksanakan oleh konsorsium yang terdiri atas Landscape Alliance, SNV, dan Yayasan KEHATI, dengan pendanaan melalui International Climate Initiative (IKI).

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, menegaskan bahwa pengelolaan bentang darat dan laut sudah tidak bisa lagi dilakukan secara terpisah-pisah.

“Keterhubungan antara ekosistem darat, pesisir, dan laut perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan penentuan kebijakan,” ujarnya dalam peluncuran Lima Dokumen Proyek Solusi di Jakarta pada Senin (28/9/2026).

Menurut Teguh, ego sektoral masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inklusif dan terintegrasi agar kepentingan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dapat dipertemukan, termasuk dalam pengembangan komoditas yang sejalan dengan Asta Cita Nomor 2 menuju visi Indonesia Emas 2045.

Proyek Solusi sendiri mengimplementasikan pendekatan tersebut melalui tiga wilayah percontohan, yakni di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah. Teguh berharap proyek ini dapat menjadi katalisator dalam menerjemahkan kebijakan pembangunan nasional ke tingkat tapak (onsite), sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui investasi berdampak (impact investment) serta kemitraan lintas sektor.

Keterhubungan Erat Antara Darat dan Laut

Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Permana Yudiarso, menyatakan bahwa Proyek Solusi menjadi instrumen penting untuk menyatukan perencanaan tata ruang daratan dan lautan sebagai satu kesatuan ekosistem yang utuh. Menurutnya, cakupan dampak positif dari proyek ini bersentuhan langsung dengan lebih dari lima juta penduduk.

“Perencanaan di darat tidak bisa berdiri sendiri tanpa memperhatikan ekosistem laut. Contoh pengolahan sampah yang tidak tepat dapat mencemari sungai dan berujung pada kerusakan pada ekosistem mangrove di pesisir,” jelas Permana.

Keterhubungan ekologis ini membuktikan bahwa persoalan lingkungan di satu wilayah pasti akan berdampak langsung pada wilayah lainnya. Karenanya, pengelolaan sumber daya alam tidak cukup hanya berpatokan pada batas administratif pemerintahan atau sektor tertentu saja.

Peluncuran Lima Dokumen Strategis

Dalam rangkaian acara Solusi Day, diluncurkan lima dokumen hasil kajian strategis yang didukung oleh Proyek Solusi guna memperkuat integrasi tata kelola bentang darat dan laut. Kelima dokumen tersebut meliputi:

1.Indikator Pengelolaan Darat-Laut Terintegrasi: Dirancang sebagai instrumen standar evaluasi nasional dan subnasional yang mencakup konektivitas ekologis, tata kelola inklusif, pembangunan berkelanjutan, serta ketahanan masyarakat dan ekosistem.

2.Pengarusutamaan Gender dalam Keanekaragaman Hayati: Menjadi panduan operasional untuk memperkuat pelaksanaan IBSAP (Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan) 2025–2045, khususnya dalam aspek pengelolaan ruang, akses terhadap sumber daya hayati, distribusi manfaat, dan partisipasi publik.

3.Kajian Pengembangan Bioprospeksi di Indonesia: Membahas pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan biru berbasis riset, tanpa mengorbankan kelestarian hutan dan laut serta tetap memperhatikan pembagian keuntungan yang adil bagi masyarakat pemilik pengetahuan tradisional.

4.Strategi Nasional untuk Pendanaan Inovatif: Mengembangkan kerangka pembiayaan yang memadukan dana publik dan swasta melalui skema blended finance serta instrumen pendanaan alternatif lainnya.

5.Masterplan Regional Padagimo (Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong): Berfungsi sebagai model percontohan tata kelola ruang terpadu di Sulawesi Tengah yang menyelaraskan pembangunan lintas sektor dari wilayah hulu sungai, daratan, wilayah pesisir, hingga lautan.

Diversifikasi Sumber Pendanaan di Luar APBN dan APBD

Program Solusi juga secara aktif mendorong pencarian sumber pembiayaan alternatif di luar APBN dan APBD guna memastikan keberlangsungan program pengelolaan darat dan laut dalam jangka panjang.

Project Manager Proyek Solusi GIZ Indonesia & ASEAN sekaligus perwakilan Konsorsium Solusi, Yuliana Cahya Wulan, menekankan bahwa tantangan pengelolaan bentang alam tidak pernah mengenal batas administratif maupun sekat sektoral.

“Pendekatan terintegrasi antara bentang darat dan laut membantu para pemangku kepentingan melihat hubungan antara ekosistem, masyarakat, dan kegiatan ekonomi sebagai satu kesatuan,” kata Yuliana.

Berdasarkan pengalaman di tiga provinsi percontohan, pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan awal, pelaksanaan, hingga perumusan strategi pasca-proyek menjadi kunci utama keberhasilan.

Dalam forum Solusi Day, peluang pendanaan non-APBN dan non-APBD tersebut dibahas secara mendalam bersama jajaran pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga keuangan, serta komunitas masyarakat. Yuliana menambahkan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadikan perlindungan keanekaragaman hayati sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang bernilai tambah.

Komitmen Keberlanjutan Pasca-2028

Konsorsium Solusi menargetkan agar seluruh capaian dan sistem yang dibangun dalam program ini dapat terus berjalan secara mandiri setelah proyek resmi berakhir pada 2028.

Green Growth Planning and Policy Specialist Landscape Alliance, Feri Johana, menegaskan bahwa proyek percontohan di tiga provinsi dirancang agar perencanaannya tidak berhenti sebatas dokumen kebijakan di atas kertas.

“Melainkan menjadi panduan pembangunan yang mampu memberikan dampak nyata dan menyentuh masyarakat langsung di tingkat tapak,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Country Director SNV Indonesia, Putra Agung, menjelaskan bahwa lembaganya memfokuskan pendampingan pada pengembangan komoditas ramah lingkungan melalui kemitraan strategis bersama masyarakat lokal. Pendekatan ini diarahkan untuk menjamin kemandirian ekonomi masyarakat, antara lain melalui penerapan skema pembiayaan inovatif.

“Sehingga setelah Proyek Solusi berakhir pada 2028, pengelolaan yang berkelanjutan ini tetap dapat dilanjutkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, baik di darat maupun laut,” ungkap Putra.

Sementara itu, Project Manager Solusi Yayasan KEHATI, Mohammad Korebima, mengungkapkan bahwa total investasi hijau untuk implementasi proyek di tiga provinsi percontohan ditargetkan mencapai 2,8 juta euro hingga 2028.

Dana investasi tersebut dialokasikan untuk mendukung pengelolaan ekosistem darat dan laut terpadu di wilayah seluas sekitar 28.000 hektare, termasuk upaya konservasi perlindungan spesies prioritas seperti lutung perak, tarsius, dugong, dan penyu.

Inklusivitas Sosial dalam Konservasi Biodiversitas

Pengelolaan bentang darat dan laut dinilai mutlak harus mengintegrasikan dimensi sosial kemasyarakatan. Ancaman nyata seperti deforestasi, sedimentasi sungai, pencemaran lingkungan, degradasi ekosistem pesisir, kepunahan spesies, hingga risiko bencana iklim tidak akan pernah bisa ditangani secara efektif jika didekati secara parsial dan terfragmentasi.

Oleh karena itu, indikator pengelolaan darat-laut yang baru diluncurkan dirancang khusus untuk memantau konektivitas antarwilayah dan lintas sektor secara adaptif. Pendekatan ini juga menjamin bahwa pemanfaatan keanekaragaman hayati—baik sebagai sumber pangan, bahan baku industri, maupun produk kesehatan—tetap berada dalam batas daya dukung ekosistem (carrying capacity).

Lebih lanjut, pemanfaatan biodiversitas wajib menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang memegang kearifan lokal. Pengembangan bioprospeksi, misalnya, diarahkan untuk tidak sekadar mendulang keuntungan ekonomi, melainkan juga memastikan keadilan sosial.

“Eksplorasi ilmiah harus berjalan beriringan dengan perhatian terhadap masyarakat yang hidup dan bergantung pada ekosistem tersebut. Karena itu, aspek sosial, kesetaraan, serta pengetahuan masyarakat perlu menjadi bagian dari proses pengembangan biodiversitas,” tegas Korebima.

Komitmen tersebut diwujudkan secara konkret melalui dokumen panduan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Implementasi IBSAP yang menerapkan kerangka Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI).

Melalui sinergi lintas aspek—lingkungan, ekonomi, tata kelola, dan sosial—Proyek Solusi diharapkan mampu memperkokoh pengelolaan bentang darat dan laut Indonesia, sekaligus merintis jalan bagi pertumbuhan ekonomi berbasis biodiversitas yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.