Penerima KJP dan KJMU 2026 Capai 700 Ribu Orang, Anggaran Tembus Rp2 Triliun

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan program bantuan pendidikan tetap menjadi prioritas dalam satu tahun terakhir masa kepemimpinan daerah. Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), total anggaran yang digelontorkan mencapai sekitar Rp2 triliun dari APBD.

Program KJP tercatat diberikan kepada 707.513 siswa dari berbagai jenjang pendidikan di Jakarta. Sementara itu, KJMU menjangkau 16.920 mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan tinggi di sejumlah perguruan tinggi.

Gubernur menegaskan bahwa program dasar seperti bantuan pendidikan tidak akan dikurangi maupun diubah. Keberlanjutan anggaran disebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akses pendidikan bagi warga kurang mampu.

"KJP diberikan kepada 707.513 siswa dengan total anggaran kurang lebih Rp1,6 triliun," ujar Gubernur dalam paparannya. Ia menambahkan bahwa KJMU diberikan kepada 16.920 mahasiswa sebagai dukungan pembiayaan pendidikan tinggi.

Secara keseluruhan, anggaran KJP dan KJMU menyerap sekitar Rp2 triliun dalam struktur belanja daerah. Pemerintah menilai intervensi fiskal ini penting untuk mencegah anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi keluarga.

Selain bantuan pendidikan formal, Pemprov DKI juga tetap menyalurkan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Kartu Lansia, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan Kartu Anak Jakarta menjangkau sekitar 213.000 penerima manfaat.

Gubernur menyampaikan bahwa kebijakan pendidikan gratis di sekolah swasta telah lebih dulu dijalankan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Sebanyak 40 sekolah swasta di Jakarta telah digratiskan sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan.

"Walaupun keputusan MK telah diputuskan untuk sekolah swasta gratis, Jakarta telah memulai terlebih dahulu," kata Gubernur. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan inisiatif daerah untuk memastikan pemerataan kesempatan belajar.

Pemerintah daerah menilai bantuan pendidikan menjadi instrumen strategis dalam menekan ketimpangan sosial di Jakarta. Konsistensi anggaran serta ketepatan sasaran disebut sebagai faktor kunci agar dana triliunan rupiah tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ke depan, evaluasi terhadap data penerima manfaat akan terus dilakukan untuk memastikan program tetap adaptif terhadap kebutuhan warga. Pemerintah berharap keberlanjutan KJP dan KJMU mampu menjaga angka partisipasi sekolah sekaligus membuka akses pendidikan tinggi yang lebih luas bagi generasi muda ibu kota.