Populasi Orang Asli Papua Menurun, Program Bayi Tabung Jadi Solusi

NABIRE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menjadikan program bayi tabung sebagai salah satu solusi untuk menjaga pertumbuhan populasi Orang Asli Papua (OAP) yang dinilai cenderung menurun akibat berbagai masalah kesehatan reproduksi.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkse) Papua Tengah Agus di Nabire, Jumat, mengatakan program tersebut disiapkan secara gratis bagi masyarakat melalui kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur meskipun biaya layanan bayi tabung tergolong tinggi.

“Program bayi tabung jalan, sehingga masyarakat Papua tidak perlu lagi berobat ke luar daerah. Cukup ke Papua Tengah dan itu gratis,” katanya.

Ia menjelaskan berdasarkan data kesehatan, angka kelahiran di Papua Tengah mengalami penurunan, yang salah satunya dipengaruhi infeksi saluran reproduksi, baik pada laki-laki maupun perempuan, akibat pola perilaku kesehatan yang kurang baik.

Program bayi tabung, kata dia, diharapkan dapat membantu pasangan yang mengalami gangguan kesuburan, sekaligus menjaga keberlangsungan populasi OAP.

Selain program tersebut, lanjutnya, pemprov juga mengusung Program KoHarus Sehat (Kartu Otsus Harapan Baru Sehat Papua Tengah) yang memiliki tiga pendekatan utama, yakni preventif-promotif melalui skrining kesehatan dan imunisasi, jaminan pembiayaan kesehatan, serta sinergi lintas pemerintah.

Ia menyebutkan Papua Tengah saat ini memiliki 150 puskesmas, namun baru 127 yang teregistrasi dan sekitar 60 yang terakreditasi sehingga penguatan layanan kesehatan dasar masih menjadi prioritas.

Pendekatan pembiayaan kesehatan, kata dia, dilakukan dengan memudahkan masyarakat memperoleh layanan berobat cukup menggunakan Kartu Keluarga (KK). Jika tidak tercakup Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dari pusat, maka pembiayaan akan ditanggung melalui jaminan kesehatan daerah kabupaten.

Sementara itu Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menekankan sebagai provinsi baru, Papua Tengah membutuhkan pendekatan pembangunan kesehatan yang spesifik sesuai kondisi geografis dan karakter masyarakat.

“Ini provinsi baru dengan karakter masyarakat berbeda-beda sehingga kami sedang mencari formula yang tepat untuk penanganan yang lebih khusus dan spesifik,” ujarnya.

Ia menambahkan fokus utama pemerintah daerah adalah memastikan seluruh masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara gratis melalui penguatan kerja sama dengan berbagai rumah sakit.