Bangun Perumahan Rakyat, Menteri Ara: Pentingnya Kolaborasi Data dan Dukungan DPR

JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memastikan program-program perumahan rakyat berjalan tepat sasaran dan berkeadilan. 

Hal tersebut disampaikan Maruarar usai berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Jumat (20/2).

“Saya sangat bersyukur bisa berdiskusi dengan pimpinan DPR dan Ibu Kepala BPS. Kami membahas pentingnya data dalam menyalurkan bantuan dan menentukan program-program perumahan. Data BPS menjadi dasar utama kami dalam perumusan kebijakan agar lebih akademis, berbasis riset, dan berkeadilan,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Menteri Ara juga mengapresiasi dukungan DPR terhadap peningkatan anggaran Kementerian PKP hingga dua kali lipat, dari sekitar 5 triliun menjadi 10 triliun rupiah. Ia menegaskan, tambahan anggaran tersebut akan dikelola secara bertanggung jawab dan transparan untuk mempercepat penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

“Kami berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan DPR. Kenaikan anggaran ini akan kami gunakan secara maksimal, dengan kerja keras dan integritas, agar program perumahan rakyat benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menteri PKP menyebut bahwa kolaborasi dengan BPS menjadi kunci dalam memastikan bantuan perumahan seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersalurkan secara tepat sasaran. Ia menambahkan, sejak awal kepemimpinannya, Kementerian PKP konsisten menggunakan data BPS dalam setiap kebijakan. 

“Saya termasuk Menteri yang paling sering datang ke BPS atau mengundang mereka ke kantor kami. Karena sesuai arahan Presiden, data yang dipakai harus data dari BPS. Dengan begitu, kebijakan kami bisa benar-benar berdasarkan fakta dan keadilan sosial,” jelas Menteri Ara.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai penggunaan data BPS oleh Kementerian PKP merupakan langkah konkret untuk menjamin keadilan dan akurasi program pemerintah. “Kami mengapresiasi langkah Kementerian PKP. Program-program pro rakyat ini harus tepat sasaran dan memenuhi azas keadilan, tidak boleh bias atau merugikan masyarakat. Pak Maruarar sudah menjalankan prinsip ini dengan baik,” ujar Saan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai terobosan Kementerian PKP dalam pemanfaatan data dan kolaborasi antar-lembaga menjadi langkah penting dalam reformasi kebijakan perumahan. “Beliau (Maruarar) luar biasa. Menggunakan data BPS sebagai dasar membuat program pemulihan perumahan agar tidak tumpang tindih. Kami di DPR akan mengawal penganggaran dan mendorong sinkronisasi antarinstansi agar semua kementerian siap bergerak cepat bersama Menteri PKP,” kata Cucun.

Keberpihakan nyata

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan proporsionalitas dalam menentukan prioritas kebijakan perumahan. Ia menilai, program Kementerian PKP yang didasarkan pada data kemiskinan di setiap daerah merupakan bentuk keberpihakan nyata kepada masyarakat. “Kami sangat berterima kasih atas terobosan Kementerian PKP. Semua program didasarkan pada data dan prinsip keadilan proporsional, bukan bagi rata, tapi berdasarkan tingkat kemiskinan di daerah. Kami di DPR akan terus mendukung program ini secara konkret,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian PKP yang secara konsisten menggunakan data statistik resmi BPS. “Pak Menteri betul-betul memanfaatkan data BPS, mulai dari penentuan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah hingga prioritas penyaluran BSPS. Ada lima indikator utama yang digunakan: jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan, proporsi penduduk desil 1–4 tanpa rumah layak, kesenjangan, dan indeks kedalaman kemiskinan,” jelasnya.

Ia menambahkan, BPS dan Kementerian PKP juga bekerja sama dalam menentukan kebijakan perumahan di wilayah pesisir dan nonpesisir berdasarkan data statistik terbaru. “Kami menyerahkan data wilayah prioritas kepada Pak Menteri, dan beliau langsung menggunakannya untuk menentukan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran,” tambahnya.