Trump Bentuk Super Intelligence Force untuk Kuasai Masa Depan AI AS

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Minggu (4/10) mengumumkan pembentukan Super Intelligence Force, satuan tugas federal baru yang bertugas mengoordinasikan upaya pemerintah untuk memastikan AS tetap memimpin dunia dalam bidang kecerdasan super atau Super Intelligence.

Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump mengatakan satuan tugas tersebut akan mengoordinasikan upaya pemerintah federal sekaligus melibatkan konsumen, kelompok kepentingan publik, organisasi keagamaan, penyedia infrastruktur penting, dan perusahaan AI.

Dilansir dari AFP, Direktur Intelijen Nasional AS Jay Clayton akan memimpin satuan tugas tersebut. Ketua Komisi Perdagangan Federal (FTC) Andrew Ferguson, Wakil Menteri Pertahanan untuk Riset dan Rekayasa Emil Michael, serta Direktur Kantor Manajemen Personalia Scott Kupor turut memimpin kelompok tersebut.

Satuan tugas itu akan bertanggung jawab kepada Trump dan Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles. Kelompok tersebut juga diberi waktu 120 hari untuk menyusun laporan mengenai risiko dan peluang yang ditimbulkan oleh teknologi AI.

Pembentukan Super Intelligence Force dilakukan beberapa hari setelah Trump bertemu dengan sejumlah eksekutif perusahaan teknologi di Gedung Putih pada 29 September. Dalam pertemuan tersebut, para perusahaan AI menandatangani kesepakatan sukarela yang mendorong penguatan pengawasan internal dan audit terhadap pengembangan serta penerapan model AI tingkat lanjut.

Pada hari yang sama, Trump juga menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan lembaga pemerintah federal menggunakan istilah Super Intelligence dan "SI" sebagai pengganti Artificial Intelligence dan "AI" dalam komunikasi resmi. Perintah tersebut juga menginstruksikan pemerintah untuk mengembangkan definisi federal mengenai Super Intelligence.

Piagam pembentukan Super Intelligence Force mencakup penyusunan rencana untuk menghadapi ancaman yang berkaitan dengan kecerdasan super terhadap masyarakat. Satuan tugas tersebut juga disebut akan berupaya mencegah regulasi berlebihan serta regulatory capture, yakni kondisi ketika kebijakan atau regulasi dipengaruhi secara berlebihan oleh kelompok kepentingan tertentu.

Langkah tersebut mencerminkan upaya pemerintahan Trump untuk menjaga pengembangan teknologi tetap cepat sekaligus menangani risiko yang muncul dari perkembangan AI.

4 Lapisan Pengawasan

Dalam pertemuan Gedung Putih pada 29 September, Trump dan sejumlah pemimpin perusahaan teknologi juga menandatangani Joint Commitment on Frontier Responsibilities, yang berisi komitmen sukarela untuk memperkuat keselamatan pengembangan dan penerapan model AI tingkat lanjut.

Para penandatangan berasal dari perusahaan seperti Google, Anthropic, Meta, OpenAI, xAI, dan Nvidia. Kesepakatan tersebut mendorong perusahaan menerapkan empat lapisan pengawasan dan audit.

Lapisan pertama mengharuskan perusahaan memiliki kontrol internal untuk memantau kemampuan dan keselarasan model, termasuk risiko terkait keamanan siber, keamanan hayati, dan ancaman kimia, serta mencegah model mengakses atau meretas sistem teknis secara tidak diinginkan.

Lapisan kedua mencakup pembentukan tim internal yang bertugas memastikan sistem kontrol, pemantauan, dan deteksi berjalan sesuai tujuan serta menindaklanjuti masalah yang ditemukan.

Pada lapisan ketiga, perusahaan didorong bekerja sama dengan auditor atau evaluator eksternal independen untuk menilai efektivitas sistem pengawasan mereka.

Sementara itu, lapisan keempat mencakup pembentukan komite dewan independen yang mengawasi proses tersebut, menerima laporan dari tim internal dan evaluator eksternal, serta memastikan masalah yang ditemukan ditangani.

Kesepakatan tersebut juga mendorong perusahaan peserta untuk bertemu secara berkala guna menetapkan standar dan praktik terbaik dalam meningkatkan keselamatan sistem AI. Dokumen itu membuka kemungkinan agar langkah-langkah tersebut pada masa mendatang diadopsi menjadi undang-undang atau regulasi resmi.