Curhat ke Menteri Ara, Himperra: Perlu ada Solusi Soal SLIK OJK

JAKARTA —Di tengah pacu target Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyodorkan dua usulan krusial kepada pemerintah untuk bongkar hambatan di lapangan, yakni soal Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kemudahan lahan serta perizinan.

Usulan itu disampaikan langsung Ketua Umum DPP Himperra, H. Ari Tri Priyono, saat audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Wisma Mandiri Thamrin, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi percepatan realisasi program prioritas nasional tersebut. Menteri PKP yang akrab disapa Menteri Ara mengapresiasi kontribusi Himperra yang telah merealisasikan lebih dari 22.000 unit dari target 47.000 unit rumah subsidi skema FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan).

“Saya berterima kasih atas dukungan Himperra dalam pencapaian program rumah subsidi FLPP,” ujar Menteri Ara.

Namun di balik capaian itu, Himperra menilai masih ada pekerjaan rumah besar yang butuh keberpihakan pemerintah. Pertama, terkait SLIK OJK yang kerap menjegal masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengakses KPR subsidi, meski sudah dinilai layak secara finansial saat ini.

Kedua, soal penyediaan lahan dan proses perizinan yang masih berbelit di daerah. Himperra mendorong percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan penerapan insentif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), termasuk fasilitasi pembebasan BPHTB bagi MBR sesuai kebijakan daerah.

Merespons usulan tersebut, Menteri Ara menegaskan pemerintah akan mengoordinasikan solusi sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Ia menekankan percepatan tidak boleh mengorbankan kualitas.

“Kita ingin masyarakat mendapatkan rumah yang berkualitas dan layak huni. Jangan sampai masyarakat kecewa karena kualitas bangunan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Kepercayaan masyarakat harus dijaga,” tegas Menteri Ara.

Menurutnya, penggunaan dana subsidi negara harus memberikan manfaat nyata. Keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah unit, tetapi juga kualitas dan kepuasan penerima manfaat.

Menteri Ara juga mengingatkan berbagai kemudahan yang didorong Presiden Prabowo adalah peluang bagi pengembang untuk tumbuh secara profesional dan berintegritas, dengan strategi bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

“Kami ingin pengembang tumbuh menjadi pengusaha yang menjaga kepercayaan, memiliki karakter yang baik, serta menjalankan program secara profesional dan berkualitas,” tambahnya.

Ketua Umum Himperra, Ari Tri Priyono, mengapresiasi kepemimpinan Menteri Ara. “Pak Ara adalah guru saya dalam menyikapi kehidupan dan kami semua jadi saksi bahwa dua tahun ini perumahan di Indonesia melaju dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Untuk memperkuat sinergi pusat-daerah, Himperra berkomitmen menggerakkan DPD di wilayah untuk mendorong percepatan PBG dan insentif BPHTB. Himperra juga berencana menggelar Rakernas, pelatihan, dan Milad di Malang pekan depan dengan mengundang jajaran Kementerian PKP.