Pemprov DKI - Kemenhub Berkoordinasi Atur Jadwal Mudik Bersama Idul Fitri untuk Hindari Kemacetan

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengatur jadwal mudik bersama agar tidak bersamaan yang berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas.

“Ternyata kali ini antusiasme mudik bersama oleh swasta maupun kementerian/lembaga itu cukup tinggi," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Kamis (19/2).

Karena itu akan atur supaya mudik bersamanya tidak bersamaan. "Sehingga terjadi kemacetan yang luar biasa seperti pada waktu itu tanggalnya diatur,” katanya.

Pramono menyebutkan, jadwal mudik bersama akan dimulai sejak pertengahan Maret. Dengan demikian diharapkan kemacetan arus mudik dapat dihindari.

“Mulai dengan tanggal belasan apakah tanggal 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya. Karena mulai Work From Everywhere-nya kan tanggal 13. Inilah yang kita gunakan untuk mengatur mudik bersama di Jakarta," katanya.

Pada Rabu (18/2), Pramono telah bertemu dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk membahas kesiapan angkutan Lebaran 2026.

Menurut Dudy, Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu daerah dengan pergerakan masyarakat tertinggi secara nasional.

Sebagian besar perjalanan mudik nasional berasal dari Jawa Barat dan DKI Jakarta, dengan tujuan favorit nasional antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Yogyakarta.

Dengan potensi pergerakan masyarakat DKI Jakarta yang begitu besar, Dudy meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan sejumlah dukungan demi kelancaran angkutan Lebaran 2026.

"Salah satunya kami berharap adanya posko pelayanan dan monitoring Angkutan Lebaran 2026, guna memastikan kesiapan armada (ramp check) dan simpul transportasi (khususnya terminal Tipe A), pemeriksaan kesehatan awak kendaraan (pengemudi), serta konsolidasi dan penyiapan mudik gratis," katanya.

Di samping itu, Dudy juga mendorong Pemprov DKI Jakarta meningkatkan akses dan layanan angkutan feeder bagi pemudik.

Selanjutnya, pengawasan, pengendalian, dan pengaturan rekayasa lalu lintas perlu dilakukan secara kondisional, yakni dengan menyediakan petugas keamanan di titik-titik rawan kemacetan dan keramaian (pengawasan melalui CCTV), memastikan kesiapan jalur alternatif, serta memastikan kelancaran perjalanan pemudik.

Terakhir, Dudy meminta penambahan fasilitas umum di simpul-simpul transportasi terpadat, seperti penyediaan gerai makanan, bengkel kendaraan, hingga toilet portabel untuk menunjang kenyamanan perjalanan masyarakat.

Berdasarkan Survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran 2026, proyeksi lalu lintas keluar Jakarta (GT Cikampek Utama, GT Kalihurip Utama, GT Cikupa) selama masa angkutan Lebaran (H-10 sampai dengan H+11) mencapai 3,67 juta kendaraan. Adapun prediksi puncak arus mudik pada Rabu, 18 Maret 2026 (H-3), yakni sebanyak 259.000 kendaraan.