Ratusan Guru PPPK Paruh Waktu Tulungagung Tuntut Kesejahteraan Layak

TULUNGAGUNG - Ratusan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu mendatangi kantor DPRD Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (11/2), untuk mengawal rapat dengar pendapat antara perwakilan guru dan Komisi A DPRD setempat terkait tuntutan kenaikan kesejahteraan yang layak.

Dikutip dari Antara, Sekretaris PGRI Tulungagung Suryono mengatakan, para guru hadir untuk menyampaikan aspirasi karena penghasilan yang diterima dinilai belum layak.

"Padahal guru memiliki tugas penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Di sisi lain kami berkewajiban menjalankan profesi guru, namun juga harus menghidupi keluarga," katanya.

Ia menjelaskan perubahan status dari guru honorer menjadi PPPK paruh waktu tidak berdampak pada peningkatan pendapatan.

Sebagian guru tidak lagi menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) karena tidak memenuhi ketentuan minimal 24 jam mengajar per minggu.

Menurut dia, saat masih berstatus honorer, sejumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan jam mengajar cukup masih bisa memperoleh TPP sekitar Rp1,5 juta per bulan.

Namun setelah menjadi PPPK paruh waktu, tunjangan tersebut tidak lagi diterima.

"Total ada lebih dari 600 guru PPPK paruh waktu yang terdampak kebijakan ini," ujarnya.

Ia menyebut guru PPPK paruh waktu jenjang SD saat ini menerima upah sekitar 350 ribu per bulan, sedangkan jenjang SMP sekitar 400 ribu per bulan tanpa tunjangan tambahan.

Dalam audiensi tersebut, PGRI Tulungagung menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain peningkatan kesejahteraan PPPK paruh waktu, realisasi tunjangan fungsional PPPK angkatan 2023, realisasi Tapera bagi seluruh PPPK, serta pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) 100 persen dan gaji ke-13 tahun 2025 bagi guru ASN, baik PNS maupun PPPK.

Para guru berharap pembahasan bersama DPRD dan pemerintah daerah dapat menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan mereka.