Kemandirian Pangan, Modal Kuat RI Tegak Hadapi Ketidakpastian Geopolitik Asia

JAKARTA - Kemenangan telak partai Partai Demokrat Liberal (Liberal Democratic Party/LDP) dalam Pemilu di Majelis Rendah Jepang baru-baru ini dipastikan akan mengantar 

Perdana Menteri Jepang saat ini, Sanae Takaichi, kembali menduduki pucuk Pemerintahan di negeri Sakura.

Dukungan yang kuat ke Takaichi tidak terlepas dari sikap dan pandangannya yang tegas melawan hegemoni Tiongkok baik dalam masalah Taiwan, perselisihan di Laut Tiongkok Selatan dan juga dominasi Tiongkok dalam perekonomian di Asia Pasifik.

Terlepas dari masalah konflik masa lalu Jepang dengan Tiongkok, sikap rakyat Jepang semakin keras menghadapi perang dingin di Asia, terutama mulai redupnya pengaruh Jepang dalam perekonomian karena dominasi Tiongkok.

Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Brawijaya (UB), Malang, Adhi Cahya Fahadayna, mengatakan, kondisi itu menggambarkan kuatnya mandat rakyat Jepang untuk melanjutkan perlawanan terhadap hegemoni Tiongkok di Asia.

Dua negara tersebut sangat berpengaruh terhadap perdagangan dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Bukan hanya dalam ekspor-impor barang, tetapi terutama dalam hal investasi. Baik Jepang maupun Tiongkok, sama-sama menjadi mitra penting Indonesia dalam menanamkan modalnya di Tanah Air.

Oleh sebab itu, persaingan kedua negara akan mengubah konstalasi geopolitik di Asia, sehingga perlu diantisipasi dengan memperkuat ekonomi dalam domestik, terutama memperkuat fondasi swasembada pangan dan fondasi ekonomi yang berkelanjutan menghadapi ketidakpastian geopolitik Asia dan dunia.

Akademisi Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa (Unwar) Bali, I Nengah Muliarta mengatakan, ketidakpastian geopolitik itu membawa ancaman sistemik bagi ketahanan pangan nasional.

Selama ini, Indonesia masih sangat rentan terhadap guncangan di jalur maritim, terutama Laut Tiongkok Selatan, yang menjadi urat nadi distribusi input pertanian seperti bahan baku pupuk dan komoditas pangan impor.

“Jika eskalasi antara Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok memuncak, maka rantai pasok global akan mengalami fragmentasi yang brutal. Dalam skenario ini, swasembada pangan bukan lagi sekadar target ekonomi, melainkan pilar utama pertahanan kedaulatan,” ungkap Muliarta.

Indonesia jelasnya tidak boleh lagi terjebak dalam kebijakan impor instan yang bersifat reaktif. Pemerintah harus membangun fondasi kedaulatan pangan yang berakar pada kemandirian input produksi, di mana teknologi pupuk dan bibit harus dikuasai secara domestik untuk memastikan produksi tidak terhenti saat akses global yang sewaktu-waktu terhambat.

Resilien dan Sirkular

Sejalan dengan penguatan kedaulatan pangan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus diarahkan pada model yang lebih resilien dan sirkular. Tantangan dari utara Asia itu memberikan momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi ekonomi dari sekadar eksportir komoditas mentah menjadi bangsa yang memiliki kedalaman industri pengolahan pangan.

Ekonomi yang berkelanjutan berarti menciptakan nilai tambah di dalam negeri yang mampu menyerap tenaga kerja sekaligus menjamin ketersediaan pangan yang terjangkau bagi rakyat di tengah inflasi global.

“Kita harus menyadari bahwa kekuatan tawar-menawar Indonesia di panggung internasional sangat bergantung pada seberapa mandiri kita dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara kita sendiri,”ungkap Muliarta.

Transformasi terangnya, menuntut keberanian untuk melakukan diversifikasi pangan secara masif, melepaskan ketergantungan pada satu atau dua komoditas pokok yang rentan terhadap fluktuasi harga dunia.

Dengan memperkuat basis pangan lokal seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian melalui industrialisasi yang modern, Indonesia akan memiliki “banteng” yang kuat dalam menghadapi tekanan geopolitik.

“Dengan fondasi ekonomi dan pangan yang mandiri, Indonesia dapat berdiri tegak sebagai kekuatan penengah yang berdaulat di tengah badai persaingan kekuatan besar di Asia,”pungkas Muliarta.