Chad Mundur dari ICC dan Ikuti Jejak Negara-negara Sahel

KIGALI - Chad mengumumkan pada Senin (27/7) bahwa mereka berencana untuk menarik diri dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) karena rekam jejaknya yang "terbatas dan tidak konsisten" serta "selektivitas yang tak terbantahkan" dalam menargetkan negara-negara.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara pemerintah Gassim Cherif mengatakan keputusan Chad tersebut mengikuti "peninjauan mendalam terhadap fungsi Mahkamah Pidana Internasional sejak mulai beroperasi pada 2022, serta rekam jejaknya, yang efektivitasnya tetap terbatas dan tidak merata di berbagai wilayah."

Pernyataan tersebut mengatakan pemerintah telah secara resmi memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tentang keputusannya untuk menarik diri dari Statuta Roma, perjanjian pendirian ICC.

Pernyataan itu mengecam apa yang digambarkan sebagai konsentrasi investigasi ICC pada negara-negara Afrika.

Pernyataan itu mencatat bahwa dari 13 investigasi yang telah dibuka ICC sejak didirikan, sembilan melibatkan negara-negara Afrika dibandingkan dengan empat yang dibuka di wilayah lain di dunia.

"Pengadilan hanya menahan tujuh orang, enam di antaranya diadili dalam situasi di Afrika," kata pernyataan itu.

Cherif juga mengatakan bahwa penarikan diri Chad merupakan bagian dari "visi yang lebih luas dan pan-Afrika."

"Kami percaya bahwa ICC telah menjadi alat dominasi, instrumen neokolonialisme," katanya.

Chad menjadi negara Afrika terbaru di benua itu yang mengumumkan rencana penarikan diri dari ICC setelah Niger, Mali, dan Burkina Faso pada September lalu.

Pada 2017, pemerintah Burundi menarik diri dari ICC, menuduh pengadilan tersebut terutama menargetkan para pemimpin Afrika.

Langkah Chad mengikuti Venezuela, yang Jumat lalu memberi tahu PBB tentang keputusan negara tersebut untuk menarik diri dari pengadilan, dengan alasan "bias geografis" terhadap negara-negara Selatan.

Hal ini terjadi pada saat pengadilan tersebut menghadapi tekanan dan kritik dari AS.

Departemen Luar Negeri AS telah menggambarkan pengadilan tersebut sebagai "korup" dan "tidak memiliki kredibilitas sama sekali."

AS, yang bukan anggota ICC, menyambut baik keputusan Venezuela untuk mulai menarik diri dari ICC dan mendesak negara-negara lain untuk mengikuti jejaknya.

Laporan media menyebutkan bahwa Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Afrika, Frank Garcia, telah meminta pemerintah Chad untuk mempertimbangkan kembali keanggotaannya di ICC.

Sesuai dengan Pasal 127 Perjanjian, penarikan diri akan berlaku satu tahun setelah pemberitahuan diterima.

Pada 2016, Afrika Selatan dan Gambia mengumumkan niat mereka untuk keluar dari pengadilan. Namun, penarikan diri tersebut tidak terwujud.

Pretoria membatalkan langkahnya setelah keputusan pengadilan, sementara pemerintah Gambia yang baru membatalkan prosedur tersebut. Ant