Gubernur Pramono Gandeng BGN Jalankan Makan Bergizi Gratis di Jakarta

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menandatangani nota kesepakatan sinergi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Kerja sama ini menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung program prioritas nasional peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balairung, Balai Kota Jakarta, Senin (9/2). Program MBG diarahkan untuk memastikan anak-anak dan generasi muda Jakarta memperoleh akses makanan bergizi yang aman dan berkualitas.

Gubernur Pramono Anung menyampaikan rasa syukur atas terjalinnya kolaborasi tersebut. Ia menilai sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan BGN sebagai langkah strategis memperkuat pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.

"Saya merasa sangat bangga karena apa yang dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak yang luar biasa dan signifikan bagi Jakarta," tutur Pramono.

Ia menjelaskan, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memastikan implementasi program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran di wilayah ibu kota.

"Kami ingin memastikan bahwa anak-anak Jakarta mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang aman dan berkualitas. Ini bukan sekadar program bantuan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa," ujarnya.

Pramono juga mengaku puas terhadap laporan perkembangan Jakarta yang disampaikan Kepala BGN Prof. Dadan Hindayana. Menurutnya, program MBG telah memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi Jakarta.

"Saya termasuk orang yang sangat bahagia ketika Prof. Dadan menyampaikan bahwa kondisi Jakarta saat ini sudah menjadi lebih baik. Hal tersebut membuat saya bangga karena dampak program ini sangat nyata," katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Jakarta secara year-on-year tercatat mencapai 5,21 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,11 persen.

"Pertumbuhan ekonomi Jakarta berada di atas rata-rata nasional, dan ini patut kita syukuri bersama. Yang paling membahagiakan bagi saya adalah indikator yang berkaitan langsung dengan perbaikan gizi masyarakat," jelas Pramono.

Ia menambahkan, perbaikan gizi berdampak langsung terhadap penurunan angka stunting, penurunan tingkat kemiskinan, serta peningkatan lapangan kerja. Selain itu, kondisi pendidikan anak-anak sekolah di Jakarta saat ini dinilai relatif sangat baik.

"Angka stunting menurun, tingkat kemiskinan juga turun, dan lapangan kerja mengalami peningkatan. Di sisi lain, kondisi pendidikan anak-anak sekolah di Jakarta relatif sangat baik," ungkapnya.

Pemprov DKI Jakarta juga terus memperkuat dukungan sektor pendidikan melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Saat ini, lebih dari 700 ribu siswa menerima manfaat KJP Plus sehingga sebagian besar biaya pendidikan ditanggung pemerintah daerah.

"Melalui KJP Plus, biaya sekolah anak-anak ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sementara kebutuhan gizi mereka dipenuhi melalui dukungan dari Badan Gizi Nasional," paparnya.

Dari sisi pemerataan ekonomi, Pramono menyebut Gini ratio Jakarta yang sebelumnya berada di kisaran 0,39 hingga 0,41 kini mulai menunjukkan penurunan. Ia menilai hal tersebut sebagai sinyal positif dari hasil kolaborasi lintas sektor.

"Alhamdulillah, kini mulai menunjukkan penurunan. Meskipun belum besar, hal ini menjadi sinyal yang sangat positif," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga menyinggung kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menjaga rantai pasok pangan. Menurutnya, pengelolaan rantai pasok yang kuat menjadi kunci menjaga stabilitas inflasi Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta akan melibatkan BUMD sektor pangan dan sektor keuangan guna mendukung keberlanjutan program MBG. Selain itu, pembiayaan profesional juga dibuka melalui Bank Jakarta bagi pihak yang membutuhkan.

"Kami membuka ruang kerja sama seluas-luasnya agar rantai pasok pangan dapat dikelola secara optimal. Kami berharap kerja sama antara Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin kuat serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," pungkas Pramono.