Tak Mau Pinggiran Tertinggal, Kubu Raya Siapkan Rp25,3 Miliar untuk Pembangunan Wilayah Terjauh

PONTIANAK – Percepatan pembangunan wilayah terjauh bukan sekadar agenda pemerataan, melainkan strategi fundamental untuk memperkuat daya saing nasional.

Ketertinggalan infrastruktur, akses layanan dasar, dan konektivitas ekonomi di kawasan ini menciptakan kesenjangan struktural yang menghambat pertumbuhan jangka panjang.

Dengan mempercepat pembangunan—mulai dari jalan, listrik, internet, hingga pendidikan dan kesehatan—negara membuka ruang bagi munculnya pusat-pusat ekonomi baru, memperluas basis produksi, serta mengurangi tekanan urbanisasi.

Dalam konteks geopolitik dan ketahanan nasional, wilayah terjauh juga memiliki nilai strategis, sehingga investasi yang terarah di kawasan ini akan menghasilkan multiplier effect: meningkatkan kesejahteraan lokal sekaligus memperkokoh integrasi dan stabilitas nasional.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, mengalokasikan Rp25,3 miliar pada 2026 untuk mempercepat pembangunan wilayah terjauh di Kecamatan Teluk Pakedai, terutama bidang infrastruktur guna meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Untuk tahun 2026, ada kurang lebih 58 titik kegiatan yang bisa terealisasi di Kecamatan Teluk Pakedai. Ini untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses jalan strategis," kata Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto di Sungai Raya, Minggu (8/2).

Sukiryanto mengatakan anggaran tersebut difokuskan untuk merealisasikan 58 titik kegiatan pembangunan yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan prioritas pada akses jalan poros penghubung antar desa.

Ia menjelaskan pendanaan bersumber dari APBD Kabupaten Kubu Raya sekitar Rp9,99 miliar dan dukungan APBN sebesar Rp15,36 miliar.

Pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas karena menghubungkan 14 desa di wilayah tersebut yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi.

Menurut dia, perbaikan konektivitas diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, menekan biaya distribusi barang, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa.

"Anggaran ini diharapkan menyentuh kebutuhan prioritas, khususnya akses jalan strategis agar aktivitas ekonomi masyarakat lebih lancar," tuturnya.

Sukiryanto menyebutkan Musrenbang Teluk Pakedai menjadi rangkaian keenam yang digelar pemerintah daerah tahun ini sekaligus forum untuk menampung usulan pembangunan tahun 2027.

Dari hasil penjaringan aspirasi, total kebutuhan anggaran yang diusulkan masyarakat mencapai lebih dari Rp351 miliar.

Namun, dari total kebutuhan tersebut, realisasi anggaran 2026 baru mampu mengakomodasi sekitar 12 persen.

"Memang belum ideal, tapi kita berharap ke depan porsi yang terealisasi bisa lebih besar," katanya.

Ia mengakui kondisi fiskal daerah menjadi tantangan, mengingat pada tahun ini Kabupaten Kubu Raya mengalami pemotongan anggaran sekitar Rp397 miliar, salah satu yang terbesar di Kalimantan, akibat berkurangnya Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap memprioritaskan sektor infrastruktur dengan porsi sekitar 62 persen dari total anggaran, sesuai arahan Bupati Kubu Raya, guna mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar.

Sukiryanto juga meminta jajaran pemerintah kecamatan, desa, hingga RT dan RW turut mengawal pelaksanaan program agar pembangunan tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Dengan pengawasan bersama, hasil perencanaan Musrenbang benar-benar memberi dampak bagi warga Teluk Pakedai," katanya.