Anggaran Infrastruktur Bantul Terancam Meleset, Proyeksi Tak Sesuai Rencana

BANTUL – Penurunan kapasitas fiskal akibat pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) berpotensi menekan ruang belanja pemerintah daerah, terutama untuk pembiayaan layanan publik dan proyek pembangunan prioritas.

Kondisi ini meningkatkan risiko perlambatan ekonomi regional sekaligus memperlebar kesenjangan fiskal antarwilayah.

Tanpa strategi penyesuaian belanja yang efektif dan penguatan pendapatan asli daerah, kebijakan ini dapat mengurangi daya ungkit APBD terhadap pertumbuhan, sekaligus menambah tekanan sosial di tingkat lokal.

Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta memproyeksikan anggaran pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pada APBD 2026 tidak sesuai rencana awal sebesar Rp150 miliar.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, DIY, Jumat (6/2), mengatakan tantangan yang dialami semua pemerintah daerah termasuk Bantul pada 2026 adalah penurunan kapasitas fiskal karena dampak pengurangan dana transfer ke daerah (TKD).

"Pembangunan yang kita proyeksikan sejak awal itu Rp150 miliar untuk jalan, jembatan, dan talut di Dinas Pekerjaan Umum terpaksa turun dulu, tapi lebih besar dibanding 2025," katanya.

Kendati demikian, kata Halim, optimisme pemerintah daerah untuk mendapatkan dana infrastruktur tetap ada peluang, karena daerah mendapatkan kesempatan dari pemerintah pusat untuk mengajukan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD).

"Jadi walaupun DAK (dana alokasi khusus) itu nol, oleh pemerintah pusat dinolkan semuanya yang infrastruktur, Bantul diberikan kesempatan untuk mengusulkan, tapi nanti wujudnya bukan DAK, tapi IJD," katanya.

Bupati Halim mengatakan sebagian dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui IJD di Bantul sudah dijalankan pada 2025, contohnya pembangunan ruas jalan di wilayah Kelurahan Bangunjiwa Kasihan.

"Memang baru satu itu contoh Inpres Jalan Daerah, berasal dari DAU (dana alokasi umum) bukan, DAK bukan, tugas pembantuan juga bukan, tapi langsung dari kementerian yang membangun di sana," katanya.

Dengan demikian, kata dia, walaupun alokasi infrastruktur dari APBD Bantul itu tidak sesuai harapan, akan tetapi Pemkab Bantul masih optimistis nanti akan ditutup dengan IJD-IJD tersebut.

"Mudah-mudahan itu nanti jumlahnya bisa mencapai sebesar Rp150 miliar, supaya terjadi percepatan pembangunan jalan di Bantul. Karena kita tahu, setiap hari rakyat menyuarakan jalan rusak dengan berbagai macam cara, seperti ditanami. Itu kita terima dan pasti kita tindaklanjuti," katanya.