CEO Danantara Pasang Target 2026: BUMN Dirampingkan, Siapa Tersingkir?

JAKARTA – Pemangkasan jumlah BUMN mencerminkan upaya pemerintah menata ulang peran negara dalam perekonomian agar lebih efisien dan fokus pada sektor strategis.

Konsolidasi ini diarahkan untuk mengurangi tumpang tindih bisnis, memperbaiki tata kelola, serta memperkuat struktur keuangan perusahaan pelat merah yang selama ini terbebani kinerja tidak optimal.

Dengan jumlah entitas yang lebih ramping, pemerintah berharap pengawasan menjadi lebih efektif, pengambilan keputusan lebih cepat, dan BUMN dapat bertransformasi dari sekadar agen pembangunan menjadi korporasi yang berdaya saing global.

Dalam jangka panjang, langkah ini juga membuka ruang bagi investasi swasta sekaligus meningkatkan kontribusi BUMN terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih berkelanjutan.

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani membidik pemangkasan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) rampung pada 2026, sebagaimana pembahasan yang dilakukan bersama Komisi VI DPR RI.

“Tadi kami menyampaikan rencana tahun 2026, termasuk juga penyesuaian dari jumlah BUMN,” ujar Rosan ketika dijumpai setelah rapat dengan Komisi VI DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2).

Dalam rapat tertutup yang berlangsung kurang dari dua jam tersebut, Rosan mengungkapkan membahas soal langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penyesuaian jumlah BUMN.

Selain itu, Rosan juga membahas apa saja program-program Danantara sepanjang 2026, serta proyek-proyek yang akan dieksekusi sepanjang 2026.

“Juga bagaimana rencana untuk mencapai target dari 2026, lebih-lebih seperti itu,” ujar Rosan.

Secara terpisah, Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Dony Oskaria menyampaikan pada 2025, Danantara sudah melakukan impairment atau penurunan nilai tercatat suatu aset yang melebihi nilai yang dapat dipulihkan.

“Setelah rapi buku-bukunya, bisnisnya kami restrukturisasi, termasuk penurunan utang-utangnya,” tutur Dony.

Setelah itu, lanjut Dony, barulah masuk ke fase konsolidasi bisnis melalui merger BUMN. Adapun BUMN yang akan dilebur merupakan BUMN-BUMN yang dinilai tidak efektif. Baik tidak efektif karena ukurannya yang terlalu kecil atau merugi.

“Misalkan, kita punya air minum, kita punya travel agent kecil, ya buat apaan? Logistik, tetapi kecil skalanya. Nah, itu yang kami pangkas, terus yang selama ini juga rugi,” ucap Dony.

Meskipun demikian, Dony juga menegaskan bahwa Danantara tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan BUMN apabila potensi industrinya besar dan belum ada BUMN-nya.

“Namanya industri berkembang, tentu kita juga harus mengikuti,” kata Dony.

Diwartakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto optimistis upaya pengurangan jumlah Badan Usaha Milik negara (BUMN) dari 1.000 menjadi sekitar 200 entitas usaha dapat meningkatkan rasio profitabilitas antara laba dibandingkan total aset (Return of Asset/RoA).

Dalam talkshow session pada Grand Finale Dinner Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu malam (15/10), ia mengatakan sudah memberikan arahan kepada CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani untuk melaksanakan rasionalisasi tersebut.

Selain itu, ia juga meminta manajemen Danantara Indonesia untuk mengoperasikan BUMN dengan standar bisnis internasional, termasuk merekrut talenta terbaik, baik dari dalam maupun luar negeri.

Presiden menyatakan, langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan BUMN lebih efisien, transparan, dan berdaya saing global.