Tanpa Visi Nasional yang Konsisten, RI Sulit Melangkah Jadi Negara Maju

JAKARTA - Indonesia diperkirakan akan masuk ke dalam kategori negara yang terjebak dalam kelompok negara berpendapatan menengah (middle income trap), jika tidak memiliki satu visi nasional yang konsisten. 

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan ada satu tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia untuk melangkah menjadi negara maju, yakni absennya visi nasional yang konsisten.

“Nah, menuju ke situ, itu enggak mudah. Kalau saya mencatat, kalau kita pelajari Singapura, Korea Selatan, kemudian beberapa negara di Asia Timur lain. Mereka yang bisa cepat naik kelas itu kenapa? Satu, adanya visi nasional yang konsisten. Jadi, itu terus dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Bima menyampaikan hal itu saat menjadi keynote speaker dalam Talkshow Kompetisi Ekonomi (KOMPeK) ke-28 yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI).

Indonesia paparnya, saat ini berada di titik krusial atau simpang jalan, dengan peluang besar dalam 20 tahun ke depan, namun masih dibayangi pekerjaan rumah utama, yakni keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).

Saat ini, perjuangan Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri, ekonom, dan pengusaha, yaitu membawa Indonesia keluar dari jebakan kelas menengah. Prediksi tersebut pun didasarkan pada data dari lembaga kredibel seperti World Bank, The Economist, dan Goldman Sachs.

Dia mengatakan bahwa sejarah menunjukkan hanya 34 negara yang berhasil naik kelas menjadi negara maju, sementara 108 negara lainnya gagal melampaui status berpendapatan menengah.

“Banyak negara itu enggak lolos, 108 negara enggak lolos, enggak naik tingkat. Dari kelas bawah ke kelas menengah tapi enggak bisa loncat ke atas. Kalau kita gagal memanfaatkan apa yang ada saat ini, maka kita enggak bisa menjadi negara maju,” katanya.

Kemandirian Ekonomi

Indonesia tambah Bima sebenarnya memiliki kesempatan besar untuk menjadi negara maju, bukan semata soal kebanggaan, melainkan juga menyangkut kesejahteraan ekonomi.

Syarat kedua, menurut Bima adalah kemandirian ekonomi karena tidak ada negara hebat yang bergantung pada pihak lain, sehingga Indonesia harus membangun kekuatan ekonominya sendiri.

Syarat ketiga adalah kepemimpinan yang efektif dan solid di semua level pemerintahan. Kemudian syarat terakhir adalah kolaborasi dan inovasi. Ia menekankan bahwa tantangan pembangunan tidak bisa dijalankan secara sendiri-sendiri.

“Bahkan sekarang ada hal yang jauh lebih penting dari kolaborasi yaitu co-creation. Kalau kolaborasi itu ya pemerintah mengundang aja komunitas atau swasta. Tapi kalau co-creation mendesain sama-sama, merancang sama-sama,” katanya.

Ia juga merinci sejumlah ciri negara maju, di antaranya tidak ada warga yang tertinggal (no one is left behind), partisipasi masyarakat yang kuat, serta pembangunan berkelanjutan dengan perspektif jangka panjang. Menurut dia, tidak ada jalan pintas untuk mencapai status tersebut.

“Jalannya panjang berliku. Tapi kalau kita serius, insyaallah bisa,” ujarnya.

Direktur Mubyarto Institute Awan Santosa mengatakan visi nasional sebetulnya sudah sangat jelas di pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, tetapi dalam regulasinya menjadi visi Presiden terpilih, serta perencanaan pembangunan nasional tidak sepenuhnya sinkron dengan amanat konstitusi khususnya di batang tubuh UUD 1945 tersebut.

Contoh inkonsistensi itu papar Awan ialah Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan pembangunan koperasi sejati, tetapi regulasi dan implementasinya sampai sekarang masih jauh panggang dari api.