Kemenpar: Kartu Hijau UNESCO Jadi Jaminan Standar Internasional Promosi Geopark

JAKARTA - Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa status kartu hijau (green card) yang diberikan oleh UNESCO menjadi jaminan standar internasional yang mempermudah promosi taman bumi (geopark) sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan.

"Status UNESCO Global Geoparks (UGGp) menjadi jaminan standar internasional yang mempermudah promosi destinasi wisata berkelanjutan ke pasar sumber wisatawan mancanegara yang peduli pada kelestarian alam dan budaya," kata Juru Bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Nia melihat status UGGp juga menjadi instrumen transformasi wilayah yang mengintegrasikan konservasi alam, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sejalan dengan tren pariwisata yang saat ini bertransformasi dari mass tourism(pariwisata massal) ke pariwisata berkualitas dan berkelanjutan sebagai fondasi ekonomi hijau menuju visi Indonesia Emas 2045.

Mengutip temuan para ahli yang dimuat pada Indonesia Tourism Outlook 2026/2027, ​​​​​​tren pariwisata Indonesia akan bertumpu pada pengalaman berwisata dan dipengaruhi oleh media sosial. Para ahli membeberkan lima besar tren pariwisata yang diprediksi unggul adalah wisata acara (event), dampak media sosial, wisata ramah lingkungan, wisata kuliner dan gastronomi, serta wisata alam dan petualangan.

"Kelima tren pariwisata ini mempunyai keterkaitan erat dengan wisata geopark atau wisata bumi seperti UGGpBojonegoro," kata Nia.

Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata akan berupaya mempertahankan status kartu hijau dari lima taman bumi yang sudah diraih oleh Belitong, Merangin Jambi, Ijen, Raja Ampat, dan Maros-Pangkep dari Dewan UNESCO Global Geoparks pada Sidang ke-11 di Paris, Prancis, tanggal 2–4 November 2026.

"Predikat kartu hijau harus terus dipertahankan. Kartu hijau ini diberikan kepada kawasan yang sudah berstatus UGGp dan berhasil lolos evaluasi ulang (revalidasi) setiap empat tahun tanpa pelanggaran standar konservasi," kata Nia.

Nia turut menyatakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan, KNIU dan Kementerian Pariwisata bersama pemerintah daerah serta badan pengelola terus berupaya memperkuat implementasi Rencana Induk Pengelolaan Kawasan periode 2025– 2034 dengan fokus utama meningkatkan sarana informasi dan keselamatan pengunjung, pelatihan pemandu (guide), penguatan edukasi taman bumi, serta riset.