Dorong Penerapan Beras Satu Harga

Setelah swasembada pangan tercapai, pemerintah mendorong penerapan beras satu harga dengan tujuan menekan disparitas harga antarwilayah. Kebijakan tersebut diarahkan agar harga beras di Pulau Jawa dan luar Jawa, termasuk kawasan Indonesia Timur, dapat berlaku sama.

Dinamika global yang semakin tidak menentu membuat setiap negara mempersiapkan diri dengan berbagai cara. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, beberapa tahun lalu, menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan manusia tidak selalu datang dari senjata atau konflik bersenjata, melainkan dari ancaman biologis yang tak kasat mata. Kebutuhan pangan akibat dinamika global juga menjadi ancaman tersendiri yang membahayakan.

Hal inilah menjadi faktor fundamental yang kerap luput dari perhatian setiap negara, bahwasannya ketahanan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak tergantikan oleh teknologi secanggih apa pun.

Sebuah negara dengan sistem pangan yang rapuh sangat rentan terhadap guncangan dari dalam maupun luar negeri. Sejarah menunjukkan bahwa banyak konflik sosial dan politik berakar dari krisis pangan.

Kelangkaan bahan pangan, lonjakan harga dan ketergantungan pada impor dapat memicu ketidakstabilan sosial, melemahkan legitimasi pemerintah, serta membuka celah tekanan dari kekuatan global.

Presiden RI Prabowo telah mengukur hal itu, termasuk dengan terjadinya dinamika global saat ini, sehingga melalui program swasembada pangan, Indonesia telah memiliki ketahanan yang tangguh di tengah iklim global yang tidak menentu.

Kepala negara menyebutkan, Indonesia secara resmi telah mencapai swasembada beras per 31 Desember 2025.Swasembada pangan dicapai di tengah tantangan berat, berupa fenomena El Nino dan kekeringan berkepanjangan yang melanda Indonesia sepanjang 2024 hingga 2025.

Dengan tekad kuat dan ketangguhan sektor pangan nasional, telah menunjukkan kekuatan yang sebenarnya Indonesia dalam menghadapi tekanan iklim global, dan kini produksi beras nasional tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional per Desember 2025 mencapai 34,71 juta ton, surplus sekitar 4 juta ton dibandingkan kebutuhan nasional.

Pondasi pangan yang kokoh berkontribusi langsung terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Ketika kebutuhan pangan terpenuhi, daya beli masyarakat lebih terjaga, inflasi dapat dikendalikan, dan potensi gejolak sosial dapat diminimalkan.

Dalam kondisi demikian, negara memiliki ruang lebih luas untuk mengembangkan teknologi, pendidikan, dan sektor strategis lainnya, tanpa dibayangi ancaman krisis dasar. Setelah swasembada pangan berhasil diwujudkan, persoalan lain masih menyelimuti seperti disparitas harga beras antardaerah, bagaimana dengan pengelolaan pupuk, kemudian kaitannya dengan program Makan Bergizi Gratis serta pemulihan pertanian daerah terdampak bencana. Wartawan Koran Jakarta Fredrikus W Sabini merangkum paparan Menko Pangan Zulkifli Hasan terkait hal tersebut dalam beberapa kesempatan. Berikut petikannya.

Apa alasan pemerintah mendorong penerapan beras satu harga mulai 2026?

Alasannya guna menekan disparitas harga antarwilayah. Kebijakan tersebut diarahkan agar harga beras di Pulau Jawa dan luar Jawa, termasuk kawasan Indonesia Timur, dapat berlaku sama dengan dukungan pembiayaan distribusi oleh pemerintah.

Jangan sampai Indonesia Timur membayar lebih mahal. Tahun 2026 ini kita usahakan beras satu harga di mana pun berada.

Upaya penerapan beras satu harga membutuhkan penguatan peran Perum Bulog, terutama dalam menjaga distribusi dan stabilitas harga beras nasional.

KORAN JAKARTA/M. FACHRI

Dalam rapat beberapa waktu lalu kalau tidak salah dibahas juga margin Bulog, apa alasannya?

Perhitungan margin penugasan tersebut telah dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai bagian dari penguatan peran Bulog.

Selain penguatan Bulog,pemerintah juga membahas kesiapan pasokan beras nasional seiring dengan proyeksi panen raya yang diperkirakan berlangsung lebih awal mulai Februari.

Seperti apa gambarannya?

Gambaran harga beras yang menjadi dasar pembahasan kebijakan satu harga. Kalau yang premium 14.900 rupiah, kalau yang medium 13.500 rupiah. Tapi kalau Bulog, SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan), karena ada subsidi, untuk saudara-saudara kita yang kurang itu bisa dijual 11.000 sampai 12.000 rupiah.

Pembahasan beras satu harga masih dalam tahap pengupayaan kebijakan dan memerlukan dukungan berbagai instrumen, termasuk distribusi, pembiayaan, serta kesiapan infrastruktur.

Pemerintah berharap melalui penguatan peran Bulog dan kesiapan pasokan, disparitas harga beras antarwilayah dapat ditekan secara bertahap.

Lalu, berapa margin penugasan Perum Bulog?

Margin penugasan Perum Bulog sebesar 7 persen untuk memperkuat peran Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras nasional. Penetapan margin penugasan tersebut menjadi bagian dari penguatan instrumen kebijakan pangan, termasuk mendukung upaya penerapan kebijakan beras satu harga secara nasional.

Dihitung bersama Kementerian Keuangan dan BPKP, (margin penugasan Bulog) disetujui 7 persen. Itu utamanya untuk menjamin agar harga beras bisa satu harga di seluruh Indonesia.

Apa pentingnya penguatan margin penugasan ini?

Penguatan margin penugasan diperlukan karena selama ini ruang pembiayaan operasional Bulog relatif terbatas, terutama untuk mendukung distribusi beras ke wilayah dengan biaya logistik tinggi.

Penguatan peran Bulog dinilai penting agar distribusi beras dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk kawasan Indonesia Timur, sehingga disparitas harga antardaerah dapat ditekan.

Terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), apa bisa gandeng mitra besar dari luar?

SPPG harus bersinergi dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan masyarakat lokal untuk menjadikan mereka sebagai pemasok bahan pangan. Tidak boleh kerja sama dengan pemasok besar dari luar. Harus melibatkan UMKM desa supaya ekonomi di sini tumbuh. Ibu-ibu tanam buah laku, tanam sayur laku, pelihara ayam laku, telur laku, ikan laku.

Apa sanksinya jika tidak melibatkan masyarakat sekitar?

Kalau tidak sinergi dan belinya dari Jakarta (jika lokasinya di luar Jakarta), itu bisa dievaluasi. Kalau diperingatkan tidak mau, lama-lama bisa dicabut.

Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar SPPG mampu menyejahterakan warga di sekitarnya.

Keberadaan SPPG tidak hanya berfungsi untuk pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga harus menjadi penggerak ekonomi desa.

Selain itu, apa standar lain yang digunakan?

SPPG ini harus sehat, higienis, sehingga betul-betul bisa menjadikan anak-anak Indonesia anak-anak yang hebat.

Pemenuhan gizi bagi ibu hamil menjadi perhatian utama untuk mencegah tengkes. Dampak asupan gizi yang baik, baru akan terlihat dalam jangka panjang.

Kalau ibu hamil tidak dijaga gizinya, nanti stunting. Dampaknya bukan hari ini, tapi lima sampai sepuluh tahun ke depan. Kalau asupannya bagus, anak-anak kita fisiknya sehat, otaknya cerdas.

Berapa target penerima manfaat MBG?

Kami menargetkan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai sekitar 80 juta orang pada Juni 2026. Saat ini program tersebut telah menjangkau hampir 60 juta penerima manfaat di berbagai daerah. Insyaallah nanti bulan Juni sudah bisa 80 juta penerima manfaat.

Terkait bencana Aceh, bagaimana pemulihan di sektor pangan?

Pemulihan sektor pangan menjadi prioritas, termasuk revitalisasi sawah terdampak bencana melalui perbaikan irigasi dan pembersihan endapan lumpur.

Berdasarkan data lapangan, lanjut dia, total lahan tambak udang dan bandeng yang terdampak banjir di wilayah tersebut mencapai lebih dari 30.000 hektare dengan tingkat kerusakan yang bervariasi.

Pemerintah mendorong pemulihan fisik tambak melalui perbaikan infrastruktur dasar agar kegiatan budi daya perikanan dapat segera kembali dilakukan oleh masyarakat.

Selain tambak, penting revitalisasi sawah terdampak banjir melalui perbaikan jaringan irigasi serta pembersihan endapan lumpur agar lahan pertanian kembali produktif.

Pemerintah akan memperjuangkan penyaluran jaminan hidup bagi warga terdampak banjir guna menjaga keberlangsungan hidup masyarakat selama masa pemulihan.

Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat pembangunan hunian sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir.

Pemerintah menegaskan pemulihan pascabanjir di Aceh dilakukan secara terpadu lintas sektor untuk menjaga ketahanan pangan nasional serta mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak

Harga pupuk bersubsidi turun 20 persen, apa tidak bebani APBN?

Penurunan harga pupuk subsidi ini terjadi tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah tetap mempertahankan besaran subsidi pupuk, namun melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem dan regulasi, sehingga penyaluran pupuk menjadi lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Harga pupuk urea bersubsidi kemasan 50 kilogram yang sebelumnya berada di kisaran 112.500 rupiah kini turun menjadi sekitar 90.000 rupiah. Penurunan harga tersebut berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi.

Turunnya enggak sedikit, 20 persen. Jadi misalnya itu urea 50 kilogram Rp112.500 sekarang Rp90.000. Turun 20 persen seluruh pupuk subsidi.

Apa manfaat dari kebijakan penurunan harga pupuk ini?

Reformasi kebijakan pupuk yang diinisiasi Kementerian Pertanian juga memungkinkan pembangunan hingga tujuh pabrik pupuk baru dalam lima tahun. Perubahan skema dari sistem cost plus menjadi market to market dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan mendorong daya saing.

Hal ini juga membuka peluang pembangunan hingga tujuh pabrik pupuk baru dalam lima tahun ke depan. Perubahan skema tata kelola dari sistem cost plus menjadi market to market dinilai mampu meningkatkan efisiensi industri sekaligus memperkuat daya saing nasional.

Kalau cara membangunnya seperti ini, Indonesia akan maju. Harga pupuk turun, petani untung, dan industri pupuk bisa berkembang.